BENUANTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menunjukkan ketegasannya dalam menjaga marwah transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Merespons dinamika di legislatif, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji
BENUANTA – Gedung Utama (B) DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Karang Paci, Samarinda, menjadi saksi pengawalan ketat legislatif terhadap tata kelola keuangan daerah. Pada Senin (15/6/2026),
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, meminta seluruh OPD untuk melakukan efisiensi dan berhemat menyusul rencana pemangkasan anggaran TKD menjadi sebesar Rp2,3 triliun pada APBD 2026.
Solidaritas Wartawan Kaltim (SWK) menggelar konferensi pers, meminta oknum anggota DPRD Kaltim untuk lebih dewasa di media sosial agar tidak memicu konflik bernuansa SARA.
BENUANTA – Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalimantan Timur secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Total anggaran dalam perubahan ini
BENUANTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil sikap hati-hati dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2025. Dua kebijakan besar menjadi sinyal pengetatan anggaran
BENUANTA – Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyampaikan kritik terbuka terhadap pembangunan di Kaltim. Hal ini ia sampaikan usai menghadiri Upacara Peringatan HUT RI ke-80,
BENUANTA – DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna ke-31 dengan agenda utama pembahasan Ranperda BUMD. Dalam rapat ini, muncul dinamika dan perbedaan pandangan antar fraksi mengenai
BENUANTA – Komisi IV DPRD Kaltim mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim mengambil langkah tegas terkait kelanjutan operasional Rumah Sakit Islam (RSI) Samarinda. Desakan ini disampaikan dalam
BENUANTA – DPRD Kaltim menyoroti operasional dua perusahaan kelapa sawit di Kutai Barat. Dewan meminta kajian teknis mendalam untuk mencegah potensi krisis lingkungan, terutama pencemaran
