BENUANTA – Puluhan wartawan di Samarinda yang tergabung dalam Solidaritas Wartawan Kaltim (SWK) menyuarakan keprihatinannya. Mereka khawatir kondusivitas daerah terancam akibat pernyataan provokatif bernuansa SARA dari oknum anggota DPRD Kaltim berinisial AG.
Pernyataan tersebut viral dalam sebuah video di media sosial beberapa hari terakhir. SWK meminta agar para pejabat publik, khususnya anggota dewan, bisa lebih dewasa dan bijaksana dalam menggunakan platform media sosial.
Seruan untuk Hormati Proses Hukum
Dalam konferensi pers yang digelar di Samarinda, Kamis (9/10/2025), SWK menyoroti bahwa pernyataan oknum dewan tersebut sudah melebar ke luar substansi perkara hukum yang sedang menjeratnya. Hal ini dinilai berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.
Perwakilan SWK, Oktavianus, menegaskan bahwa pejabat publik yang sedang berperkara seharusnya mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
“Pejabat publik yang sedang berperkara kami harapkan dapat berbicara sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, tanpa mendahului proses hukum itu sendiri,” ujar Oktavianus.
Ingatkan Tanggung Jawab Bersama
Perwakilan SWK lainnya, Anjas, menambahkan bahwa pejabat publik seharusnya bisa mengantisipasi dampak dari pernyataan mereka. Terutama jika pernyataan tersebut berpotensi memancing reaksi besar di masyarakat.
Dalam kesempatan itu, SWK juga mengingatkan para jurnalis untuk tetap berpegang teguh pada kode etik. Mereka diimbau untuk selalu menjaga keseimbangan pemberitaan dan menguji kebenaran informasi.
Oktavianus menutup pernyataan dengan menegaskan kembali peran dan tanggung jawab moral insan pers dalam menjaga stabilitas sosial.
“Jangan sampai kita lalai atas tanggung jawab kita sebagai pilar keempat demokrasi,” pungkasnya.
