Pemprov Kaltim Tindak Lanjuti Catatan Fraksi DPRD Soal Laporan BPK

Hasyimy

BENUANTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menunjukkan ketegasannya dalam menjaga marwah transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Merespons dinamika di legislatif, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji memastikan bahwa seluruh catatan dan pandangan fraksi DPRD terkait laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kini tengah dieksekusi secara serius oleh pihak eksekutif.

Langkah cepat ini menjadi wujud komitmen Pemprov Kaltim agar tata kelola keuangan daerah bebas dari masalah dan terus berjalan di koridor yang tepat, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance).

“Penyampaian pandangan fraksi tentang laporan BPK yang sudah ada, saat ini ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah provinsi,” tegas Seno Aji saat memberikan keterangan resmi kepada awak media di Samarinda, Senin (22/6/2026).

Akomodasi Seluruh Masukan Tanpa Terkecuali

Lebih lanjut, Seno Aji menjamin bahwa Pemprov Kaltim tidak menutup mata terhadap berbagai kritik dan saran di luar isu laporan keuangan. Seluruh aspirasi, masukan, dan tanggapan konstruktif yang dilontarkan oleh fraksi-fraksi DPRD dipastikan tidak akan sekadar menjadi angin lalu.

Pihaknya berjanji akan memasukkan seluruh catatan dari para wakil rakyat tersebut ke dalam agenda kerja prioritas pemerintah daerah untuk segera dicarikan solusi dan direalisasikan.

“Tanggapan-tanggapan yang lainnya pun kita akan agendakan dan akan kita tindak lanjuti,” tambahnya dengan penuh keyakinan.

Evaluasi Program “Gratis Pol” Hingga Akar Rumput

Selain menyoroti pembenahan dari segi akuntabilitas BPK, Wagub Seno Aji juga memberikan perhatian khusus pada jalannya kebijakan di sektor pendidikan, utamanya terkait realisasi program “Gratis Pol”. Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk membongkar dan mengevaluasi pelaksanaan program andalan tersebut secara menyeluruh agar tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan.

“Termasuk juga memberikan gratis pol yang harus dievaluasi pelaksanaannya, kita evaluasi. Dan kita memastikan peraturan dan pelaksanaannya sesuai sampai pelaksanaan ke tingkat akar rumput atau tingkat siswa,” urai Wagub Kaltim.

Evaluasi tajam ini diambil semata-mata untuk memastikan bahwa regulasi yang telah dirancang di tingkat provinsi benar-benar tersinkronisasi dengan realita di lapangan, sehingga manfaatnya bisa langsung dieksekusi dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat serta kalangan pelajar di Benua Etam.

Seno Aji menutup keterangannya dengan jaminan kuat kepada publik bahwa eksekutif akan mengawal seluruh proses tindak lanjut ini secara ketat dan berkesinambungan. “Ini semuanya sudah kami lakukan dan kami akan terus mencoba tindak lanjutnya sampai tuntas,” pungkasnya.

Bagikan:

Baca Juga