BENUANTA – Sekretaris DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kaltim, Hasrun Jaya memastikan pihaknya menyambut baik program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
KNMP merupakan Program Strategis Nasional atau PSN yang diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) 14/2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional. Secara umum, program ini bertujuan mengembangkan kawasan pesisir menjadi pusat ekonomi kelautan.
Menurut Hasrun, nelayan harus menjadi subyek dalam program tersebut. Ia menilai, KNMP hadir bukan hanya menciptakan kawasan ekonomi, namun paling penting adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Begitu yang disampaikan Hasrun dalam dalam dialog “Menguji Efektivitas Program Kampung Nelayan Kaltim” di TVRI Kaltim, Senin, 2 November 2026.
“Kami berharap, nelayan jadi subyek, bukan obyek dalam program ini,” tegas Hasrun.
Hasrun menyebut, dirinya memahami bahwa HNSI Kaltim adalah mitra strategis pemerintah. Sehingga ia mendorong KNMP mendengarkan saran nelayan sesuai kondisi di lapangan.
“Sangat perlu mendengarkan saran dan pendapat masyarakat khususnya nelayan yang aktif, agar pembangunan kampung nelayan ini bisa berfungsi maksimal,” ujar Hasrun.
Salah satunya adalah kesulitan yang dihadapi nelayan dalam mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubdsidi. Tantangan ini, kata Hasrun, mulai dari persyaratan hingga lokasi pengambilan.
“Makanya nelayan perlu terlibat sebagai titik utama program ini. Mulai proses hulu hingga hilir,” ujarnya.
Selain Hasrun, dialog tersebut juga dihadiri pengamat perikanan Universitas Mulawarman (Unmul) Juliani, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim Petrijansah Noor. Serta Kepala Dinas Perikanan Penajam Paser Utara (PPU), Andi Trasodiharto, yang hadir secara daring.
Senada dengan Hasrun, pengamat perikanan asal Unmul, Juliani menyebut, BBM bersubsidi jenis solar adalah kebutuhan dasar nelayan.
“Kampung nelayan merah putih ini harus mampu menghadirkan solar subsidi yang sangat dibutuhkan oleh nelayan tangkap,” ujarnya.
Ia memandang, KNMP juga perlu melengkapi lokasi yang dijadikan wilayah program dengan depo pengisian BBM. Sehingga ketersediaan BBM tidak jadi hambatan dalam proses tangkap ikan.
“Harus juga dibangun depo Pertamina yang melayani nelayan dengan harga solar subsidi,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim, Petrijansah Noor mengakui, nilai tukar nelayan untuk hidup layak masih tergolong rendah. Oleh karena itu, fasilitas KNMP nantinya dikelola melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Laporan yang disampaikan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Andi Trasodiharto, yang disampaikan melalui sambungan video, memperkaya diskusi tersebut. Saat ini, progres KNMP di Kaltim, utamanya di PPU, mencapai 15 hingga 20 persen.
“Pemerintah pusat tahun ini membangun kampung nelayan di tiga wilayah pesisir,” ujar Andi.
Lokasi tersebut di antaranya Kelurahan Nenang, Kelurahan Tanjung Tengah, dan Desa Api-api. Fasilitas yang disuguhkan pada program ini meliputi dermaga pendaratan ikan, pabrik es, gudang berpendingin (cold storage), dan bengkel perbaikan kapal. Kawasan itu juga dilengkapi jalan lingkungan, penerangan, dan sarana air bersih. (*)
