BENUANTA – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk bersiap melakukan efisiensi. Seruan untuk “mengencangkan ikat pinggang” ini menyusul adanya kabar pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurut Hasanuddin, kebijakan efisiensi ini tidak terhindarkan dan akan mulai diterapkan pada APBD murni tahun 2026. Potensi pemangkasan yang akan dihadapi Kaltim disebut mencapai angka yang sangat signifikan.
“Efisiensi itu di 2026. Iya, sekitar Rp2,3 triliun,” kata Hasanuddin Mas’ud yang juga Ketua Badan Anggaran DPRD Kaltim, Jumat (10/10/2025).
APBD Siap Dibahas Ulang
Pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) ini diperkirakan akan berdampak besar pada kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan. Terutama pada pos Dana Bagi Hasil (DBH) yang disebut mengalami potongan paling besar.
Menyikapi hal ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersiap untuk membuka kembali pembahasan APBD 2026 yang sebelumnya telah disepakati. Anggaran untuk OPD serta pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD kemungkinan akan ikut terdampak.
Meski begitu, Hasanuddin memastikan program-program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat akan tetap dijalankan. Penyesuaian akan dilakukan dengan mengurangi volume atau menunda kegiatan yang belum mendesak.
“Yang bisa ditunda, ditunda dulu. Kita tunggu Pak Gubernur kapan mau dibahas,” tutupnya.
