BENUANTA – DPRD Kaltim menduga adanya kebocoran pajak dari sektor tambang dan sawit. Wakil Ketua Komisi II Sapto Setyo Pramono, mendesak perusahaan induk bersikap tegas kepada kontraktor yang tidak taat pajak.
Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kaltim dengan sejumlah perusahaan besar di Balikpapan, Selasa (22/7/2025).
Sapto menekankan bahwa kepatuhan pajak adalah kewajiban mutlak. “Laporkan data secara jujur jumlah alat berat, kendaraan bermotor, serta pemakaian air permukaan harus disampaikan dengan akurat,” ujarnya.
Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle juga menyampaikan keprihatinannya. Terdapat perbedaan data jumlah kendaraan dan alat berat antara perusahaan dengan Bapenda.
“Ke depan, Komisi II akan menjadwalkan kunjungan lapangan bersama dinas teknis guna meninjau langsung kondisi di lapangan,” tegas Sabaruddin.
Anggota Komisi II Firnadi Ikhsan menambahkan, pemerintah telah memberikan berbagai keringanan. Mulai dari penghapusan denda keterlambatan hingga kemudahan akses pelaporan.
“Sudah saatnya pemerintah memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan kepada perusahaan yang taat pajak. Ini bisa jadi insentif moral untuk meningkatkan kepatuhan fiskal,” tuturnya. (Ftr/Adv/DPRD Kaltim)
