BENUANTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong pemerataan layanan perbankan agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok. Langkah strategis ini bertujuan untuk memastikan warga di wilayah perbatasan dan daerah terpencil memiliki hak yang sama dalam mengakses produk keuangan formal.
Asisten Administrasi Umum Setprov Kaltara Pollymaart Sijabat menjelaskan bahwa ketersediaan akses ini sangat krusial bagi peningkatan kesejahteraan warga di beranda negara. Program penguatan ini difokuskan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Kalimantan Utara Jumat (24/4/26).
Pemerintah daerah berupaya menghilangkan hambatan geografis yang selama ini menjadi kendala utama masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan. Keberadaan layanan keuangan yang inklusif dinilai mampu memicu pertumbuhan ekonomi lokal secara lebih mandiri dan berkelanjutan.
Perluas Literasi Keuangan
Pollymaart menyebutkan bahwa perluasan akses keuangan tidak hanya soal jarak tetapi juga mengenai pemahaman masyarakat terhadap produk jasa keuangan. Sosialisasi intensif dilakukan agar warga tidak terjebak pada praktik keuangan ilegal atau investasi bodong yang merugikan.
Salah satu program unggulan yang terus digeber adalah inklusi keuangan bagi sektor UMKM dan kalangan pelajar di wilayah 3T. Hal ini dilakukan melalui skema pembiayaan yang mudah serta penyediaan agen-agen perbankan di desa-desa yang belum memiliki kantor cabang fisik.
Sijabat menegaskan bahwa kolaborasi antarinstansi dalam TPAKD menjadi kunci utama agar program ini berjalan efektif dan tepat sasaran. “TPAKD memiliki peran vital dalam menyelaraskan program pemerintah dengan sektor keuangan demi kemudahan masyarakat kita,” ujar Pollymaart Sijabat.
