BENUANTA – Ratusan desa di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Utara rupanya masih belum tersentuh aliran listrik yang memadai. Fakta miris ini terungkap dalam rapat koordinasi Program Listrik Desa di Jakarta pada Senin (25/5/26).
Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Ala menyampaikan kondisi ketimpangan infrastruktur energi tersebut di hadapan pemerintah pusat. Ia membeberkan ada sekitar 123 desa yang letaknya berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia hidup dalam kegelapan.
Akses geografis yang terlampau sulit dijangkau dituding menjadi penghalang utama lambatnya pembangunan fasilitas ketenagalistrikan. Kondisi ini membuat masyarakat di pelosok belum bisa menikmati layanan dasar secara merata.
Pemerintah daerah berjanji akan turun tangan langsung untuk menuntaskan hambatan birokrasi yang ada. Mereka menjamin kemudahan pengurusan dokumen legalitas agar warga pelosok bisa segera mendapat terang.
“Kami akan memprioritaskan proses perizinan dan penyediaan lahan,” ujar Ingkong.
Pemerintah pusat sendiri terus berupaya mempercepat pemerataan energi melalui kucuran anggaran tambahan yang menembus angka sembilan triliun rupiah. Target pembangunan fasilitas ini dipatok menyasar lebih dari seribu lima ratus lokasi hingga akhir tahun ini.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tri Winarno mengakui masih banyak kendala di lapangan. Keterbatasan sarana pendukung hingga pengadaan lahan pembangkit surya komunal menjadi pekerjaan rumah terbesar.
Proyek kelistrikan desa ini ditargetkan mampu memangkas kesenjangan dan mendongkrak ekonomi warga pedalaman. Semua pihak diminta bahu membahu menyukseskan program ini karena statusnya sangat krusial bagi negara.
“Program Lisdes merupakan Proyek Strategis Nasional sehingga diharapkan menjadi prioritas lintas sektor,” tegas Tri.
