BENUANTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadikan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 sebagai momentum krusial untuk menyoroti ancaman darurat pengelolaan sampah. Melalui agenda Kerja Bakti Lingkungan (Korve) yang dipusatkan di kawasan Masjid Islamic Center Samarinda pada Sabtu (6/6/2026), pemerintah menyerukan perubahan radikal dalam tata kelola persampahan daerah.
Aksi turun tangan yang melibatkan instansi vertikal, perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, hingga pelajar ini membawa pesan penting dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur Joko Istanto menegaskan bahwa persoalan sampah kini telah mencapai titik kritis yang membutuhkan penanganan luar biasa dari segala lapisan masyarakat.
Joko Istanto mengingatkan bahwa mayoritas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di tingkat kabupaten dan kota kini berada di ambang batas maksimal atau overload. Ancaman serius ini merupakan imbas langsung dari kebiasaan lama pengelolaan sampah yang hanya mengandalkan sistem kumpul, angkut, dan buang tanpa adanya proses pemilahan di hulu.
“Sampah yang tidak terpilah, pengelolaan dengan sistem lahan urug terbuka, serta gas metana yang tidak ditangkap dan dimanfaatkan menyebabkan banyak TPA mengalami overload,” ungkap Joko saat membacakan amanat resmi Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat.
Tinggalkan Pendekatan Usang Beralih ke Pemilahan Mandiri
Kondisi timbunan limbah yang tak terkendali tidak hanya mengancam daya tampung lahan, tetapi juga menobatkan TPA sebagai salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan bahwa penanganan sampah tidak bisa lagi hanya bertumpu pada intervensi di tingkat hilir atau sekadar mengandalkan petugas kebersihan di pembuangan akhir.
Merespons krisis tersebut, pemerintah secara masif mengampanyekan Gerakan Indonesia Asri sebagai solusi pelestarian jangka panjang. Gerakan ini menuntut perubahan tata krama ekologi di tengah masyarakat untuk memulai kebiasaan memilah dan mengurangi sampah langsung dari skala rumah tangga.
Langkah sederhana memilah sampah dari rumah ini dinilai sebagai fondasi utama untuk membangun budaya baru yang lebih beretika terhadap lingkungan hidup. Sinergi antara kebijakan tegas pemerintah dan kedisiplinan partisipasi aktif masyarakat dipandang sebagai kunci mutlak keberhasilan program pelestarian ini.
Keterlibatan masyarakat sebagai garda terdepan tidak hanya akan menyelamatkan operasional TPA dari kelumpuhan, tetapi juga menjadi bukti nyata kontribusi Indonesia dalam aksi iklim global demi menyongsong tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
