BENUANTA – Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjamin kesehatan warganya kembali mendapat pengakuan tertinggi dari pemerintah pusat. Validasi tersebut ditandai dengan diterimanya penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award Tahun 2026.
Penghargaan bergengsi kategori Madya ini diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Acara penganugerahan berlangsung khidmat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.
Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala hadir mewakili Gubernur untuk menerima apresiasi nasional tersebut. Momen ini menegaskan posisi Kaltara sebagai salah satu provinsi di perbatasan yang mampu bersaing dalam pemerataan layanan dasar.
Capaian ini bukanlah prestasi sembarangan karena Kaltara dinilai sukses mendaftarkan lebih dari 98 persen penduduknya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Angka ini menunjukkan komitmen kuat daerah dalam melindungi hak dasar masyarakatnya.
Ingkong Ala menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar piala seremonial belaka. Ini adalah bukti nyata keseriusan pemerintah provinsi dalam memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam mendapatkan akses pengobatan.
“Kami terus berkomitmen memastikan seluruh masyarakat Kaltara mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak dan terjangkau,” ujarnya usai menerima penghargaan, Rabu (28/1/26).
Komitmen Merata hingga Perbatasan
Pengakuan dari Menko Muhaimin Iskandar ini sekaligus menjadi cambuk bagi Pemprov Kaltara untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Tantangan geografis di wilayah perbatasan tidak menyurutkan semangat untuk memberikan jaminan kesehatan yang setara.
Kategori Madya yang diraih tahun ini menjadi indikator bahwa sistem jaminan kesehatan di Bumi Benuanta telah berjalan on the track. Sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan menjadi kunci utama keberhasilan ini.
Lebih lanjut, Ingkong Ala berharap capaian ini dapat berdampak langsung pada peningkatan indeks kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Ia tidak ingin ada lagi cerita warga Kaltara yang kesulitan berobat karena kendala biaya.
“Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan,” pungkas Ingkong Ala.
