Benuanta – Aliansi Masyarakat Sipil (AMS) Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Kamis (21/11). Aksi ini bertujuan menuntut keadilan bagi korban pembunuhan di Dusun Muara Kate, Kabupaten Paser, yang menewaskan dua warga.
Tuntut Respons Tegas
Humas AMS Kaltim, Akbar Tunjung, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan respons terhadap kelambanan Pemerintah Provinsi Kaltim dalam menangani kasus pembunuhan tersebut.
“Selain itu unjuk rasa ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa pada hari Senin kemarin (18/11), sebab sampai sekarang Pemerintah Provinsi Kaltim tidak ada respons tegas terhadap kejadian ini,” kata Akbar.
Desakan kepada Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
Dalam unjuk rasa ini, AMS Kaltim menuntut pemerintah provinsi untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan yang juga terkait dengan aktivitas tambang batu bara yang menggunakan jalan nasional. Akbar menyebutkan, selain dua korban yang meninggal, terdapat korban lain yang masih kritis dan dirawat di rumah sakit.
“Masyarakat di Paser sudah lama menuntut keadilan, tetapi hingga sekarang terus diabaikan,” ujarnya.
AMS juga mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim untuk segera memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini.
“Selain itu, kita juga meminta transparansi dari Polda Kaltim, yang dinilai lebih cenderung melindungi pihak tertentu,” tutur Akbar.
Tuntutan Pencopotan Pejabat
AMS menuntut pencopotan Kapolda Kaltim dan Kapolres Paser sebagai bentuk tanggung jawab atas kelalaian mereka dalam melindungi warga dan kurangnya kejelasan dalam mengusut tuntas kasus ini.
“Kita juga meminta adanya mediasi antara Pj Gubernur Kaltim, perwakilan masyarakat, serta PT Mantimin Coal Mining—perusahaan yang diduga menggunakan jalan publik di Paser hingga menyebabkan konflik, bisa terselesaikan,” jelas Akbar.
Hentikan Operasi Tambang
Selain itu, AMS mengungkapkan desakan untuk menghentikan operasi perusahaan tambang sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat sekitar.
“Operasi tambang ini masih terus berjalan. Kendaraan pengangkut batu bara masih melintas, meskipun jumlahnya berkurang dan beroperasi di jam-jam sepi,” ungkap Akbar.
Bentuk Perlawanan Terhadap Ketidakadilan
Aksi unjuk rasa ini menjadi bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Paser, serta menyoroti minimnya perlindungan dari pihak berwenang terhadap warga lokal.
