BENUANTA – DPRD Kalimantan Timur meminta Pemerintah Provinsi menambah alokasi bantuan keuangan (bankeu) pada tahun anggaran berikutnya. Hal ini guna mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU). Kedua wilayah ini dianggap strategis karena berfungsi sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Abdurahman KA, menilai anggaran bankeu 2025 yang mencapai lebih dari Rp200 miliar masih jauh dari kebutuhan riil. Menurutnya, kondisi jalan di dua kabupaten tersebut membutuhkan perhatian serius agar akses logistik dan konektivitas menuju kawasan IKN tidak terganggu.
“Bankeu yang ada belum sebanding dengan besarnya kebutuhan pembangunan, khususnya untuk jalan-jalan penyangga IKN,” tegasnya.
Ia mencontohkan, di Kabupaten Paser hanya dua ruas jalan yang berstatus jalan provinsi, sedangkan delapan ruas lainnya masih menunggu peningkatan status dan membutuhkan anggaran sekitar Rp1,2 triliun. Sementara di PPU, ruas Ambulu–Minung juga dinilai belum optimal meskipun telah dilakukan perbaikan.
Abdurahman menekankan perlunya konsistensi dukungan Pemprov Kaltim. Jika peningkatan status jalan belum memungkinkan, maka tambahan bankeu bisa menjadi alternatif.
“Pembangunan harus merata, terutama di wilayah penyangga IKN. Jangan sampai terhenti karena alasan status kewenangan,” ujarnya. (Upk/Adv/DPRD Kaltim)
