BENUANTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengubah arah kebijakan penyediaan internet gratis memasuki tahun 2026. Fokus pembangunan infrastruktur digital kini menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
Langkah strategis ini diambil seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran daerah. Pemerintah akan lebih selektif dalam menentukan titik prioritas pemasangan jaringan di lapangan.
Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kaltim mencatat realisasi internet desa telah menjangkau 802 titik. Angka ini melampaui target awal sebanyak 716 desa pada 2025.
Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal menyebut sisa 39 desa yang belum terjamah kini dalam tahap penyelesaian akhir. Ia menekankan pentingnya pemerataan akses digital bagi warga di pedalaman agar tidak tertinggal.
“Kami ingin masyarakat di daerah terpencil memiliki akses yang setara untuk layanan publik, pendidikan dan ekonomi,” ujar Faisal saat diwawancara awak media, Senin (19/1/26).
Tantangan Listrik di Pedalaman
Perluasan jaringan internet ini bukannya tanpa kendala berarti di lapangan. Ketersediaan pasokan listrik yang belum merata masih menjadi penghambat utama operasional perangkat telekomunikasi.
Sebanyak 125 desa tercatat belum menikmati aliran listrik selama 24 jam penuh. Kondisi ini membuat koneksi internet sangat bergantung pada penggunaan genset maupun energi alternatif lain.
Kesuksesan program internet masuk desa ini didukung kucuran dana sebesar Rp 9,2 miliar. Penyerapan anggaran tahun lalu terbilang optimal dengan capaian 95,56 persen atau sekitar Rp 8,8 miliar.
Prioritas Wilayah Perbatasan
Pembangunan infrastruktur digital ke depan akan dipusatkan pada lima kabupaten utama yang memiliki tantangan geografis berat. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Berau, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Paser.
Faisal memastikan penyesuaian anggaran tahun ini tidak akan mengganggu kualitas jaringan yang diterima masyarakat. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga standar layanan meski dana yang dikelola lebih terbatas dan terarah.
“Efisiensi dilakukan tanpa mengurangi esensi pelayanan di pelosok,” tegas Faisal.
