BENUANTA – Fraksi-fraksi DPRD Kaltim menyoroti anggaran yang tidak terserap dan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masih rendah. Sorotan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-19, Selasa (17/6/2025).
Fraksi PAN-Nasdem yang diwakili Abdul Giaz, menekankan pentingnya optimalisasi belanja daerah. Hal itu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Cukup banyak anggaran yang tidak terserap. Mohon dijelaskan apa penyebabnya? Fraksi PAN-Nasdem mengingatkan agar pemerintah daerah melakukan optimalisasi belanja daerah. Dukungan pada UMKM atau usaha ekonomi produktif akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” imbuhnya.
Senada, Fraksi PKS melalui Subandi, menyoroti rendahnya kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Fraksi PKS mendorong evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD, serta reformulasi target kinerja BUMD yang lebih realistis dan berbasis pada indikator profitabilitas serta kontribusi PAD,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Fraksi Golkar melalui Shemmy Permata Sari, menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia meminta Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait hasil audit APBD 2024.
“Pemerintah provinsi segera menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai dengan rencana aksi tindak lanjut pemerintah provinsi,” tegas Shemmy. (Ftr/Adv/DPRD Kaltim)
