BENUANTA – Fraksi-fraksi DPRD Kaltim menyoroti anggaran yang tidak terserap dan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masih rendah. Sorotan ini disampaikan dalam Rapat
BENUANTA – Bapemperda DPRD Kaltim membahas Ranperda yang akan mengubah status dua Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD menjadi Perseroan Terbatas Daerah atau Perseroda. Langkah
Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berbisnis sendiri. Untuk itu, ia menyerahkan urusan bisnis kepada badan usaha milik daerah (BUMD).
