BENUANTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendesak seluruh perangkat daerah di tingkat kabupaten dan kota untuk segera mengeksekusi integrasi layanan publik secara menyeluruh. Implementasi nyata dari aplikasi SAKTI GEMAS kini ditagih agar wacana digitalisasi tidak sekadar berhenti pada tahap seremonial peluncuran semata.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kalimantan Timur Siti Sugiyanti mengingatkan bahwa payung hukum utama sistem ini sejatinya telah diteken sejak 21 April 2025 lalu. Kesepakatan awal yang melibatkan gubernur beserta seluruh bupati dan wali kota tersebut kini mutlak membutuhkan tindak lanjut teknis di lapangan.
Pemerintah daerah dituntut untuk mencermati rumusan naskah kerja sama agar pembagian hak dan kewajiban lintas instansi berjalan seimbang. Eksekusi program ini dinilai krusial untuk memberikan warna baru sekaligus mengoptimalkan standar pelayanan kepada masyarakat.
“Kini saatnya ditindaklanjuti oleh perangkat daerah teknis melalui perjanjian kerja sama,” tegasnya dalam agenda pertemuan pada Jumat (5/6/26).
Potong Rantai Birokrasi Konvensional
Kehadiran layanan digital yang saling terhubung ini ditargetkan mampu memangkas rantai birokrasi daerah yang kerap dinilai berbelit. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Faisal menyebut sistem terpadu akan menyingkirkan kebiasaan lama birokrasi pemerintahan.
Akses informasi dan permintaan data lintas wilayah kelak tidak perlu lagi melewati tahapan surat-menyurat konvensional yang memakan banyak waktu. Meski menawarkan kemudahan akses Faisal menggaransi bahwa aspek pelindungan serta keamanan data tetap menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar.
Fokus pemerintah saat ini adalah menuntaskan pembahasan draf perjanjian kerja sama secepat mungkin agar integrasi digital dapat segera beroperasi. Kolaborasi solid antar wilayah dinilai menjadi kunci sukses transformasi pelayanan publik di masa depan.
“Kita ingin membangun ekosistem berbagi pakai data dan informasi,” paparnya melengkapi.
