BENUANTA – Ratusan mitra pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) menyuarakan jeritan hati mereka langsung ke hadapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pada Selasa (19/5/2026), para pahlawan jalanan ini mendatangi Kantor Gubernur Kaltim membawa tuntutan krusial terkait urusan perut dan kelangsungan hidup mereka di tengah ketatnya persaingan aspal.
Audiensi yang bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Transportasi Online Indonesia ini diterima langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji. Duduk satu meja bersama perwakilan aplikator raksasa seperti Gojek, Grab, dan Maxim, para pengemudi membongkar realitas pahit yang kini mencekik pendapatan harian mereka.
Fokus utama tuntutan para mitra ojol bermuara pada desakan penyesuaian tarif pengantaran barang dan makanan yang dinilai terlalu murah dan tidak sebanding dengan tingginya biaya operasional saat ini. Selain itu, mereka mendesak pihak aplikator untuk segera menghentikan atau membatasi pendaftaran mitra baru agar kue pendapatan driver lama tidak semakin tergerus habis.
Mencari Titik Terang Tarif dan Kuota Driver
Merespons keluhan tersebut, Wakil Gubernur Seno Aji menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan tutup mata. Ia mengapresiasi kontribusi besar para mitra ojol dalam menggerakkan roda ekonomi daerah dan membuka keran lapangan pekerjaan, namun kesejahteraan mereka harus tetap menjadi prioritas.
Pemprov Kaltim berkomitmen untuk mengambil langkah taktis guna meredam gejolak ini. Beberapa poin penting yang akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah meliputi
- Evaluasi Tarif Layanan: Melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan Angkutan Sewa Khusus (ASK) serta standar tarif pengantaran barang dan makanan agar lebih rasional dan manusiawi bagi pengemudi.
- Transparansi Data Aplikator: Menuntut keterbukaan data jumlah mitra aktif dari masing-masing aplikator. Data ini menjadi senjata utama Pemprov untuk memetakan kelayakan kuota driver di lapangan serta memastikan adanya perlindungan jaminan sosial dan keselamatan kerja.
- Dialog Berkelanjutan: Memfasilitasi komunikasi lanjutan antara perangkat daerah terkait, aplikator, dan driveruntuk merumuskan kebijakan yang adil tanpa mengorbankan hak konsumen.
“Pemerintah harus hadir menjaga kepentingan semua pihak. Mitra transportasi online merupakan bagian dari masyarakat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara aplikator juga memiliki peran dalam membuka kesempatan kerja,” ungkap Seno Aji di Ruang Tepian I.
Melalui pendekatan dialogis ini, Pemprov Kaltim berharap tidak ada lagi keputusan sepihak dari aplikator yang merugikan mitra di lapangan. Keseimbangan ekosistem transportasi daring harus terus dijaga agar tetap menjadi solusi ekonomi, bukan justru menciptakan masalah kemiskinan baru akibat eksploitasi dan perang tarif yang tidak sehat.
