Benuanta.id – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKopUKM) tengah mengembangkan ekosistem credit scoring yang akan memudahkan debitur mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa harus memiliki agunan. Sistem ini akan menggunakan data alternatif selain data konvensional yang biasa digunakan oleh lembaga penilaian kredit.
“Kita mulai dari Januari mengumpulkan data, Februari-April kita bangun modelnya dengan machine learning, artificial intelligence. Lalu kita buat score-nya. Kemudian kita bangun API (Application Programming Interface), sekitar bulan 6 atau 7 bisa digunakan untuk pilot project,” ujar Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius dalam konferensi pers di Kantor KemenKopUKM, Jakarta, Jumat (19/1).
Menurut Yulius, credit scoring adalah sistem yang menilai kemampuan seseorang untuk membayar kreditnya. Saat ini, credit scoring masih mengandalkan data konvensional, seperti data identitas, data biro kredit, dan data perbankan. Data-data ini mengharuskan calon debitur memiliki agunan sebagai jaminan.
Padahal, banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki agunan. Akibatnya, mereka sulit mendapatkan pembiayaan. Hal ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan kementerian terkait, BI, OJK, dan perbankan untuk meningkatkan pembiayaan UMKM tanpa agunan dengan memanfaatkan credit scoring.
“Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah untuk meningkatkan penyaluran KUR tanpa agunan tambahan guna mendukung pertumbuhan usaha UMKM, salah satunya dengan menggunakan credit scoring,” kata Yulius.
Dengan credit scoring, penilaian kelayakan kredit untuk KUR akan menggunakan data alternatif yang tersedia dari berbagai sumber, seperti data jaminan sosial (BPJS), data penggunaan listrik, data transaksi e-commerce, data media sosial, data perpajakan, dan data lainnya dari Sistem Satu Pintu (SSO).
Yulius menambahkan, saat ini sudah ada 20 fintech yang menerapkan skema credit scoring. Setelah uji coba yang akan dimulai pada Juli 2024, credit scoring akan diperluas ke perbankan, koperasi, dan lembaga keuangan non bank. Plafon KUR juga akan dinaikkan dari Rp100 juta menjadi Rp500 juta jika credit scoring sudah berjalan.
“Program credit scoring ini diharapkan bisa meningkatkan persetujuan penilaian kredit untuk masyarakat dan mencapai target penyaluran KUR tahun 2024,” tutup Yulius.
