BENUANTA – Harga jual Tandan Buah Segar (TBS) sawit tak hanya bergantung pada mekanisme pasar, tapi juga dipengaruhi oleh kualitasnya. Karena itu, perhatian pada mutu TBS jadi hal yang tak bisa disepelekan.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sakirman, mendorong Dinas Perkebunan (Disbun) untuk lebih aktif memantau dan mencatat hasil panen petani sawit mandiri. Menurutnya, pendampingan terhadap petani yang tidak tergabung dalam kelompok plasma jadi kebutuhan mendesak.
“Pembinaan atau pendampingan untuk petani mandiri itu sangat penting apalagi kalau mereka tidak tergabung dalam kelompok plasma,” ujarnya belum lama ini.
Dengan adanya pendampingan intensif dari dinas terkait, petani sawit mandiri diharapkan mampu memahami standar mutu yang ditetapkan pabrik Crude Palm Oil (CPO), sekaligus mengetahui cara-cara untuk meningkatkan kualitas TBS yang mereka hasilkan.
Sakirman menyebutkan, peran petani mandiri tak bisa dipandang sebelah mata. Mereka berkontribusi besar terhadap keberlangsungan industri sawit di daerah. Oleh karena itu, perhatian dari pemerintah terhadap kelompok ini perlu diseimbangkan dengan perhatian terhadap petani plasma.
“Izin guna lahan dan kelengkapan administrasi itu perlu diperhatikan, supaya hasil produksinya sesuai dengan standar pabrik CPO,” jelasnya.
Politikus PKS itu juga mengingatkan agar peningkatan produktivitas di sektor hilir tidak mengorbankan aspek legalitas. Ia menilai pengawasan dari dinas terkait mesti berjalan paralel dengan proses produksi di lapangan.
Dalam pandangannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau sebaiknya juga mempertimbangkan peran Perusahaan Daerah (Perusda) dalam industri sawit. Perusda bisa menjadi jembatan antara petani dan industri, sekaligus memastikan proses produksi berjalan sesuai regulasi.
“Jangan sampai ada kelalaian dalam perizinan lahan yang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari,” tegasnya.
Ke depan, ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan Perusda bisa semakin erat. Kolaborasi ini dinilai penting untuk menciptakan ekosistem usaha sawit yang adil dan berkelanjutan, khususnya bagi petani mandiri. (adv/DPRD Berau)
