BENUANTA – DPRD Berau menegaskan komitmennya untuk memperketat fungsi pengawasan terhadap seluruh jalannya program pembangunan di Bumi Batiwakkal.
Langkah ini diambil sebagai jaminan bahwa setiap rupiah yang dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar terkonversi menjadi manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menyatakan, pengawasan bukan sekadar rutinitas, melainkan marwah utama lembaga legislatif dalam mengawal arah pembangunan daerah.
Melalui pengawasan yang melekat, DPRD ingin memastikan bahwa program pemerintah tidak hanya berhenti pada pemenuhan syarat administratif di atas kertas, tetapi juga memiliki dampak kualitas yang presisi di lapangan.
“Setiap program yang dibiayai melalui APBD harus bermanfaat. Fungsi kami adalah melakukan pengawasan dalam prosesnya,” tegas Sumadi, Senin (9/3/2026).
Intensitas pengawasan akan diprioritaskan pada sektor-sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
Hal itu mulai dari pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kualitas pelayanan publik di puskesmas maupun sekolah, hingga program penguatan ekonomi kerakyatan.
Sumadi menilai, tanpa adanya pengawasan yang optimal dan konsisten, proyek pembangunan berisiko besar meleset dari target atau dikerjakan dengan kualitas yang tidak maksimal.
Selain menyoroti fisik pembangunan, Sumadi juga memberikan peringatan keras terkait performa birokrasi.
DPRD Berau berencana melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama bagi instansi yang dinilai lamban atau kurang maksimal dalam mengeksekusi program kerja yang telah direncanakan.
“Kami juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama yang kurang maksimal dalam mengeksekusi program dengan baik,” paparnya.
Sumadi juga menekankan, efektivitas pembangunan sangat bergantung pada sinergi yang harmonis antara pihak legislatif dan eksekutif.
Ia mengingatkan agar setiap OPD menjalankan program kerja dengan perencanaan yang matang sejak awal, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.
Harmonisasi ini diharapkan mampu menciptakan iklim pembangunan yang sehat, di mana setiap kebijakan yang diambil bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Berau secara berkelanjutan.
“Kami mengingatkan OPD agar menjalankan program kerja dengan perencanaan matang, serta pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya. (Adv)
