BENUANTA – Anggota Komisi II DPRD Kaltim Nurhadi Saputra menyebut adanya kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat terkait program pendidikan Gratispol. Nurhadi mengingatkan, euforia terhadap program ini perlu diimbangi dengan kejelasan teknis agar tidak menimbulkan kebingungan publik.
Nurhadi mengungkapkan, komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif masih belum optimal, terutama dalam hal penyampaian detail teknis. Bahkan hingga kini, masih banyak pertanyaan di masyarakat soal siapa yang akan menerima manfaat program tersebut.
“Pertanyaan di lapangan masih banyak. Apakah benar-benar gratis untuk semua mahasiswa di Kalimantan Timur, atau hanya untuk mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu? Ini belum jelas, bahkan bagi kami di DPRD,” jelasnya.
Menurutnya, ketidakjelasan ini juga menyangkut perbedaan antara Gratispol dan beasiswa. Jika program ini adalah beasiswa, maka akan ada kriteria tertentu. Namun jika diklaim sebagai kuliah gratis untuk semua, seharusnya berlaku tanpa syarat.
“Kalau beasiswa itu jelas ada indikator dan seleksinya. Tapi kalau gratis kuliah untuk semua, itu artinya semua masyarakat Kaltim bisa mengakses tanpa syarat. Ini harus ditegaskan agar tidak menimbulkan ekspektasi yang keliru,” tambahnya.
Sebagai bentuk penguatan, Nurhadi juga menyinggung ketidakterbukaan informasi teknis, khususnya terkait implementasi pada tahun anggaran 2025. Ia menyebut program ini baru akan berlaku untuk mahasiswa baru, sementara nasib mahasiswa semester lanjutan belum mendapat kepastian.
“Bagaimana dengan mahasiswa semester dua, tiga, lima, atau delapan? Apakah mereka ikut mendapatkan fasilitas ini, atau hanya yang baru masuk? Inilah teknis yang sampai hari ini belum kami ketahui secara rinci,” tegasnya. (Ftr/Adv/DPRD Kaltim)
