BENUANTA – Pemerintah resmi menyatukan jaringan kehumasan kementerian lembaga serta pemerintah daerah guna membangun komunikasi kebijakan yang lebih cepat dan terkoordinasi. Langkah strategis ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat luas hingga ke berbagai pelosok daerah.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut koordinasi antarkehumasan menjadi kebutuhan mendesak di tengah derasnya arus informasi. Upaya ini dilakukan secara khusus untuk meredam peningkatan peredaran disinformasi dan hoaks di ranah digital.
“Kita dalam kerangka tugas komunikasi pemerintahan yang pertama harus punya narasi, yang kedua punya juga penyampaian hingga ke pelosok daerah untuk diseminasi,” ujar Meutya dalam Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah di Jakarta Pusat pada Selasa (1/9/26).
Evaluasi dan Orkestrasi Kebijakan
Pemerintah membutuhkan koordinasi yang kuat antara humas tingkat pusat dengan humas pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Forum komunikasi tersebut nantinya akan diarahkan menjadi agenda berkala sekaligus ruang evaluasi terhadap strategi komunikasi pemerintah.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M Qodari menegaskan bahwa jaringan kehumasan nasional saat ini mencakup lebih dari delapan ribu perangkat. Jaringan raksasa tersebut menjadi kekuatan utama yang perlu bekerja dalam satu orkestrasi agar masyarakat dapat terus menerima informasi akurat.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya turut meminta jajaran humas untuk selalu memberi ruang lebih besar bagi kisah inspiratif dari berbagai daerah. Hal ini krusial agar ruang informasi publik tidak sekadar dipenuhi oleh respons pemerintah terhadap berbagai isu negatif.
“Kami akan mensinkronisasi kegiatan-kegiatan kehumasan agar bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua,” ujarnya.
