BENUANTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi mencairkan dana bantuan Uang Kuliah Tunggal atau UKT untuk periode semester genap tahun 2026. Penyaluran anggaran ini dilakukan melalui Program Gratispol Pendidikan yang menyasar puluhan ribu mahasiswa di berbagai perguruan tinggi pada Jumat (13/02/26).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur selaku Juru Bicara Pemprov Kaltim melaporkan pencairan tahap ini diperuntukkan bagi 21.127 mahasiswa baru angkatan 2025. Para penerima manfaat tersebut tersebar di seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Kaltim.
Total anggaran yang dikucurkan pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran studi mahasiswa ini mencapai Rp103.147.556.750. Besaran dana tersebut diharapkan mampu memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus meringankan beban ekonomi orang tua mahasiswa di Kalimantan Timur.
Sebaran Penerima Bantuan di Kampus
Data rekapitulasi tahun 2026 menunjukkan bahwa penerima manfaat program ini tersebar di 57 perguruan tinggi melalui berbagai skema kerja sama. Universitas Mulawarman menjadi institusi dengan jumlah penerima terbesar di kelompok PTN yakni sebanyak 5.134 mahasiswa.
Nilai bantuan yang mengalir ke kampus terbesar di Kaltim tersebut mencapai lebih dari Rp25,6 miliar. Selain Unmul, penerima lainnya berasal dari Politeknik Negeri Samarinda sebanyak 1.683 mahasiswa dan Institut Teknologi Kalimantan sebanyak 1.541 mahasiswa.
UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda juga mencatatkan 1.331 mahasiswa sebagai penerima bantuan. Sementara untuk kelompok PTS, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur menempati posisi teratas dengan 3.477 mahasiswa dan nilai bantuan menembus Rp19,2 miliar.
Verifikasi Data Dukcapil Masih Berjalan
Pemerintah daerah menginformasikan bahwa bantuan untuk mahasiswa di tingkat semester yang lebih tinggi saat ini belum bisa dicairkan secara serentak. Bantuan bagi mahasiswa semester empat, enam, dan delapan masih tertahan karena adanya proses validasi administrasi.
Pihak pemprov sedang melakukan verifikasi data kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Hal ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Langkah strategis ini dipandang sebagai investasi jangka panjang daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah memastikan komitmen keberlanjutan program ini akan terus terjaga sesuai dengan ketersediaan anggaran dan data yang valid.
Pemerintah berharap dengan pencairan ini mahasiswa dapat fokus menyelesaikan studi tanpa terkendala biaya. Hal tersebut juga dilakukan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Kaltim di masa depan menurut Faisal.
