BENUANTA – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi menyoroti implementasi program Zero ODOL (Over Dimension Over Load). Ia menilai, penindakan di lapangan belum maksimal karena aturan turunan belum terlihat.
Pernyataan itu disampaikan Akhmed Reza saat menjadi narasumber dalam diskusi publik Komitmen Kaltim Wujudkan Zero ODOL 2026, di Studio 2 TVRI Kaltim, Senin (7/7/2025).
“Kami masih melihat penindakan dan pengawasan dari pihak Dishub yang belum maksimal. Di beberapa wilayah, penempatan alat timbang masih belum sesuai, dan hingga kini turunan dari Perda maupun Pergub terkait ODOL masih belum terlihat,” ujarnya.
Akhmed Reza menyatakan, Komisi III DPRD Kaltim memberikan dukungan penuh terhadap program Zero ODOL. Namun, ia menekankan implementasinya harus dibarengi dengan kesiapan regulasi serta sarana dan prasarana.
Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Kaltim Heru Santosa meminta dukungan anggaran dari Komisi III. Tujuannya untuk melengkapi fasilitas jalan provinsi sepanjang 938 kilometer.
“Kami berharap dukungan dari Komisi III untuk pengajuan anggaran perlengkapan jalan. Beberapa tahun terakhir dukungan sudah cukup baik, namun masih banyak pekerjaan rumah,” tutur Heru.
Mengakhiri diskusi, Akhmed Reza menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam menyukseskan program Zero ODOL di Kaltim.
“Diperlukan sinergi antara pemerintah, DPRD, akademisi, asosiasi transportasi, dan masyarakat. Kebijakan yang diambil juga harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak,” pungkasnya. (Ftr/Adv/DPRD Kaltim)
