BENUANTA – DPRD Kaltim mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada pembangunan fisik. Dewan meminta agar pelayanan publik harus berdampak nyata bagi masyarakat. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja ke Rumah Sehat Baznas (RSB) Berau dan UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Bapenda Kaltim, Rabu (16/7/2025).
Anggota DPRD Kaltim Syarifatul Sya’diah menegaskan, kehadiran fasilitas tersebut perlu ditindaklanjuti dengan rencana jangka panjang. Terutama yang mampu menjawab tantangan riil masyarakat.
“Kami apresiasi atas keberadaan RSB dan UPTD PPRD. Tapi yang lebih penting adalah memastikan program tidak berhenti pada seremoni. Dibutuhkan rencana jangka panjang, SDM yang terlatih, serta integrasi dengan sistem daerah agar fasilitas ini berdampak secara struktural dan sosial,” ujarnya.
Syarifatul juga menyoroti risiko stagnasi kebijakan jika tidak dibarengi pengawasan yang adaptif. Ia menegaskan, modernisasi jangan hanya tampak di permukaan.
Senada, anggota DPRD Kaltim, Husin Djufrie, menegaskan bahwa bangunan megah tidak berarti jika tidak berfungsi maksimal.
“Kami hadir bukan hanya untuk menyaksikan, tetapi untuk memastikan. Pelayanan publik harus terukur dampaknya. Bangunan megah tidak berarti, jika tidak berfungsi secara maksimal,” jelas Husin.
Anggota DPRD Kaltim Apansyah memperkuat sikap dewan. Ia mendorong agar inisiatif seperti ini direplikasi di wilayah lain.
“Ada anggaran yang digelontorkan, maka harus ada hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Orientasi pembangunan harus bergeser dari fisik ke fungsi,” tambahnya. (Ftr/Adv/DPRD Kaltim)
