BENUANTA – Peningkatan volume sampah di Kabupaten Berau menjadi sorotan serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru di Kecamatan Tanjung Batu.
Usulan ini disampaikan Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, yang menilai kondisi pengelolaan sampah di sejumlah wilayah sudah mulai kewalahan. Ia menyoroti banyaknya kiriman sampah dari kecamatan sekitar, termasuk Derawan dan Maratua, yang selama ini dialihkan ke Tanjung Batu.
“Sampah-sampah di Derawan, bahkan Maratua itu dialihkan ke Tanjung Batu. Dari pada tertumpuk di Tanjung Batu, lebih baik dibuatkan TPA,” jelas Thamrin.
Ia menambahkan, lonjakan volume sampah di wilayah pesisir sudah tidak bisa lagi ditampung dengan sistem yang ada sekarang. Menurutnya, jika Tanjung Batu tidak segera memiliki TPA sendiri, potensi pencemaran dan tumpukan sampah bisa semakin parah.
Dalam rencana pembangunan TPA, Thamrin meminta agar Pemerintah Kabupaten Berau lebih selektif dalam menentukan lokasi lahan. Ia mengingatkan pentingnya menggunakan lahan yang tidak bermasalah secara hukum atau tidak sedang dalam sengketa.
“Kalau mau lebih baik, gunakan asset Pemkab Berau saja. Supaya ke depan tidak diganggu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mendorong agar pembangunan TPA dilakukan dalam skala besar, sehingga bisa mengantisipasi peningkatan volume sampah dalam jangka panjang.
Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau, volume sampah pada 2022 tercatat mencapai 49.801 ton. Setahun kemudian, angkanya naik menjadi 51.282 ton. Dari total tersebut, sekitar 80,05 persen sampah berhasil dikelola, sementara 19,95 persen sisanya belum tertangani.
Tren kenaikan ini menunjukkan bahwa fasilitas pengelolaan sampah yang ada saat ini belum cukup untuk menampung semua timbunan sampah di Berau. DPRD pun mendesak agar pembangunan TPA di Tanjung Batu segera direalisasikan demi mengurangi beban pengangkutan dan pengelolaan sampah dari wilayah-wilayah lain. (adv/DPRD Berau)
