BENUANTA – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyampaikan ultimatum tegas kepada Badan Bank Tanah. Setiap program yang akan dijalankan di Benua Etam wajib berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.
Dua syarat utama yang tidak bisa ditawar adalah perlindungan penuh terhadap hak-hak rakyat serta dampak nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tanpa itu, program dari pemerintah pusat tersebut berisiko ditolak.
Saat menerima jajaran Badan Bank Tanah, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa dirinya tidak ingin ada gesekan sosial. Ia meminta aturan main yang jelas untuk mencegah timbulnya konflik di tengah masyarakat.
“Prinsip saya setuju, tapi aturan harus jelas. Bank Tanah jangan sampai menimbulkan risiko dan konflik,” tegas Rudy, Rabu (1/10/2025).
Kepentingan Daerah Harga Mati
Rudy menekankan bahwa perlindungan terhadap hak masyarakat, hak adat, dan hak ulayat adalah harga mati. Menurutnya, tujuan utama negara adalah melindungi segenap rakyat, sehingga hak-hak tersebut tidak boleh dikorbankan.
Ia juga meminta program Bank Tanah wajib bersinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim. Hal ini penting agar pengelolaan lahan dapat memperkuat investasi dan pembangunan daerah.
Menanggapi penjelasan dari perwakilan Bank Tanah mengenai mandat mereka sebagai representasi negara, Gubernur kembali menegaskan sikapnya. Program tersebut tidak boleh berjalan hanya untuk menguntungkan pemerintah pusat.
“Jangan sampai hanya menguntungkan pusat. Pemanfaatan tanah juga harus berdampak nyata pada peningkatan investasi dan Pendapatan Asli Daerah,” tutupnya.
