BENUANTA – Selama berdekade-dekade, roda ekonomi Kalimantan Timur selalu identik dengan pengerukan bumi: batu bara, minyak, dan gas alam. Namun, stigma sebagai provinsi yang bergantung pada “kutukan sumber daya alam” perlahan mulai dipatahkan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi merilis Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025. Di bawah nakhoda Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, Kaltim mencatatkan sebuah lompatan bersejarah; meraup realisasi investasi sektor non-migas dan non-batu bara sebesar Rp59,29 triliun.
Angka fantastis ini bukan sekadar deretan statistik di atas kertas, melainkan bukti sahih bahwa Kaltim sedang membangun fondasi ekonomi baru yang lebih hijau, tangguh, dan berkelanjutan.
Melepas Ketergantungan Ekstraktif Lewat Hilirisasi
Masuknya modal puluhan triliun ke sektor non-tambang ini adalah buah dari strategi agresif Pemprov Kaltim dalam mendorong hilirisasi industri. Nilai tambah dari bahan mentah kini diolah di dalam daerah, menciptakan efek ganda (multiplier effect) bagi pembukaan lapangan kerja dan perputaran ekonomi lokal.
Lompatan besar ini juga didukung penuh oleh reformasi birokrasi, terutama dalam hal pemangkasan regulasi yang berbelit. Kemudahan perizinan terbukti sukses memikat para investor untuk menanamkan modalnya di Benua Etam tanpa harus melirik sektor tambang.
Pembangunan Infrastruktur yang Ramah Lingkungan
Menariknya, lonjakan investasi ini dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang pesat, namun tetap mengedepankan asas kelestarian alam. LPPD 2025 membeberkan fakta keseimbangan antara beton dan ekologi
- Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI): Mencapai angka 8,78, melampaui target awal sebesar 8,39. Peningkatan signifikan terasa pada layanan transportasi, kelistrikan, jalan, hingga akses air bersih.
- Indeks Kualitas Lahan: Bertahan kokoh di angka 88,63, yang berarti ekspansi infrastruktur dan industri tidak dilakukan dengan cara merusak daya dukung lingkungan.
Kombinasi dua indikator ini menegaskan komitmen Kaltim untuk memastikan pembangunan saat ini tidak mengorbankan masa depan ekologi generasi mendatang.
Birokrasi Lincah dan Keuangan yang Sehat
Transisi ekonomi Kaltim mustahil terjadi tanpa adanya mesin birokrasi yang lincah dan transparan. Laporan tersebut mencatat lonjakan pesat pada Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kaltim yang menyentuh angka 4,13—jauh melampaui rata-rata nasional.
Tata kelola pemerintahan yang bersih juga tecermin dari capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) yang meraih predikat Sangat Baik (BB) dengan skor 77,82.
Dari postur keuangan daerah, APBD Kaltim dimanfaatkan secara optimal untuk program yang berpihak pada rakyat
- Realisasi Pendapatan Daerah: Mencapai Rp17,73 triliun (92,61 persen dari target).
- Penyerapan Belanja Daerah: Mencapai Rp19,37 triliun (89,28 persen dari target).
Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait yang sukses menjaga iklim kondusif Kaltim. Pemprov Kaltim berjanji akan terus berlari melanjutkan pembangunan yang berdaya saing, bermartabat, dan berdampak langsung pada dompet serta kesejahteraan rakyat.
Bagi masyarakat yang ingin membaca rincian lengkap dari dokumen ini, LPPD Provinsi Kaltim Tahun 2025 dapat diakses secara publik melalui portal resmi pemerintah daerah.
