BENUANTA – Target ambisius Pemerintah Kabupaten Berau untuk menurunkan angka putus sekolah menjadi nol persen pada tahun ini memicu sorotan tajam dari DPRD Berau. Pasalnya, hingga saat ini, kasus putus sekolah masih terjadi, bahkan di tingkat pendidikan dasar.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong, mengingatkan bahwa upaya menghapus putus sekolah tidak bisa hanya sebatas klaim. Ia menilai, tanpa perencanaan matang dan pendekatan yang menyentuh akar persoalan, target itu hanya akan menjadi retorika.
“Informasinya tahun ini, mau nol persen angka putus sekolah. Itu bagaimana cara mewujudkannya? Itu yang benar-benar harus dipikirkan,” kata Rudi.
Menurutnya, Pemkab Berau perlu berhenti mengejar target semu dan mulai memikirkan solusi berkelanjutan. Ia menyebut kebijakan pendidikan tidak boleh pragmatis, melainkan dibangun dengan pendekatan jangka panjang yang menjamin anak-anak tidak kehilangan akses belajar.
“Kita harus bisa memberikan jaminan bahwa dalam jangka waktu yang panjang, ke depannya angka putus sekolah ini benar-benar bisa ditekan. Bisa terus nol,” ujarnya.
Salah satu usulan yang disampaikan Rudi adalah penyusunan strategi yang lebih fleksibel untuk distribusi dan retensi tenaga pendidik, terutama di wilayah pelosok. Sebab, ketimpangan jumlah guru masih menjadi penghalang utama di banyak kampung.
“Ini penting agar anak-anak tidak kehilangan hak dasar mereka untuk belajar,” tegasnya.
Lebih jauh, DPRD Berau menyatakan kesiapan untuk mendukung program strategis yang dirancang oleh Dinas Pendidikan, termasuk kampanye literasi dan sosialisasi pentingnya pendidikan di lingkungan keluarga.
Namun, ia mengingatkan, semua rencana harus dimulai dari satu hal mendasar: kemauan politik yang nyata untuk menghapus putus sekolah, bukan sekadar mengejar angka di laporan kinerja.
“Informasinya tahun ini, mau nol persen angka putus sekolah. Itu bagaimana cara mewujudkannya? Itu yang benar-benar harus dipikirkan,” tutup Rudi. (Adv/DPRD Berau)
