BENUANTA – Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, mengkritik pola promosi produk unggulan kampung yang selama ini dinilainya tidak berdampak signifikan terhadap pemasaran. Menurutnya, produk kampung kerap kali hanya dijadikan pajangan di acara seremonial pemerintah tanpa strategi jangka panjang untuk menembus pasar yang lebih luas.
“Jadi jualannya bukan hanya di Berau saja. Tapi juga ada kesempatan untuk mencapai pasar yang lebih luas,” ujarnya.
Elita menilai, Pemkab Berau semestinya lebih proaktif memberi ruang dan fasilitas agar tiap kampung bisa memasarkan produknya secara maksimal. Ia menekankan bahwa promosi harus disertai dengan dukungan nyata, terutama dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK).
Menurutnya, langkah awal yang realistis adalah memperkenalkan produk kampung kepada wisatawan yang datang ke Berau. Ia berharap produk tersebut bisa menjadi oleh-oleh khas yang dicari turis.
“Target paling sederhana, supaya produk kampung ini dikenal oleh wisatawan yang datang ke Berau dulu. Supaya bisa jadi oleh-oleh khas Berau yang jadi buruan para wisatawan,” tambah Elita.
Menanggapi hal itu, Kepala DPMK Berau, Tentram Rahayu, menyatakan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama lintas instansi—termasuk Dinas Kesehatan, Diskoperindag, dan Dinas Pariwisata—untuk memperkuat legalitas produk kampung. Beberapa upaya yang dilakukan termasuk fasilitasi izin PIRT, sertifikasi halal, hingga BPOM.
Selain itu, digitalisasi juga terus didorong agar produk kampung tak hanya hadir secara fisik, tetapi juga bisa diakses di platform online dan e-katalog pemerintah.
“Digitalisasi pasar ini penting ya, ini salah satu cara yang kami lakukan supaya jangkauannya lebih luas,” ujarnya.
Meski demikian, desakan dari DPRD Berau menjadi sinyal bahwa upaya yang ada masih dianggap belum cukup. Produk kampung perlu lebih dari sekadar tampil di pameran—mereka butuh strategi pasar yang berkelanjutan. (Adv/DPRD Berau)
