BENUANTA – Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH) DPRD Kaltim meminta kejelasan kewenangan kepada pemerintah pusat. Permintaan ini untuk mengatasi berbagai
BENUANTA – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Didik Agung Eko Wahono, menyoroti keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam menangani sengketa lahan. Didik menyatakan bahwa
