Benuanta – Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Timur (Kaltim) kali ini diwarnai dengan isu dinasti politik. Majunya Rudy Mas’ud dalam kontestasi ini menimbulkan kekhawatiran tentang dampak dinasti politik terhadap kemajuan daerah.
Rudy dikenal sebagai politisi yang memiliki banyak kerabat dengan jabatan penting di Kaltim. Kakaknya, Hasanudin Mas’ud, menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim. Dua saudara lainnya, Rahmad Mas’ud sebagai Walikota Balikpapan dan Abdul Gafur Mas’ud sebagai mantan Bupati Penajam Paser Utara yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nurhayati, mengkritisi keras fenomena dinasti politik ini. Dia menyebut efek negatif dari dinasti politik.
“Dinasti politik bisa membuat daerah menjadi tak maju dan berkembang. Daerah akan dikelola tidak profesional,” kata dia secara tegas.
Neni menyebut politik dinasti basis utamanya yakni mengutamakan kepentingan pribadi. Saat memimpin, pastinya akan bersikap menguntungkan kelompoknya. Selain itu, dinasti politik juga erat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sikap menguntungkan kelompok misalnya dengan menaruh posisi atau jabatan publik bukan atas dasar kapasitas atau meritokrasi, melainkan menaruh sanak kerabat dalam posisi atau jabatan tertentu.
“Dari sini akhirnya bisa muncul KKN. Ini karena tak ada profesionalisme yang tercipta. Ujung dari semuanya pembangunan jadi tidak maksimal,” jelasnya.
Di sisi lain, Neni juga menyinggung kualitas demokrasi. Dia memastikan adanya politik dinasti akan membuat demokrasi menjadi tak sehat. Karena orientasi jabatan bukan untuk melayani publik, tapi justru untuk menguntungkan kelompoknya sendiri.
“Jadi memang dinasti politik akan membuat demokrasi tak sehat. Masyarakat mesti cerdas untuk bersikap menolak politik dinasti,” ucap dia.
