BENUANTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kini tengah fokus memperkuat basis data untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan di seluruh wilayah kabupaten dan kota. Langkah strategis ini diawali dengan mendorong integrasi data yang lebih solid antarinstansi pada Selasa (10/2/26).
Upaya sinkronisasi ini bertujuan agar setiap program bantuan sosial yang digulirkan pemerintah dapat menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Akurasi data menjadi kunci utama agar tidak terjadi tumpang tindih maupun salah sasaran dalam pendistribusian bantuan di lapangan.
Integrasi Data Lintas Sektoral
Pemprov Kaltara menyadari bahwa kendala utama dalam penanganan masalah sosial selama ini sering kali berpangkal pada perbedaan data antarlembaga. Oleh karena itu koordinasi lintas sektor terus ditingkatkan untuk menyatukan berbagai sumber informasi menjadi satu basis data yang valid.
Sistem informasi yang terintegrasi diharapkan mampu memberikan gambaran riil mengenai kondisi ekonomi masyarakat di pelosok Kaltara secara real time. Hal ini juga memudahkan pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap efektivitas program pengentasan kemiskinan yang telah berjalan.
Perbaikan tata kelola data ini melibatkan peran aktif perangkat daerah hingga tingkat desa agar verifikasi di lapangan berjalan maksimal. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbarui informasi kependudukan guna memastikan warga prasejahtera mendapatkan haknya sesuai kriteria yang ditetapkan.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya besar dalam mewujudkan satu data Indonesia di tingkat provinsi yang transparan dan akuntabel. Dengan data yang lebih presisi kebijakan pembangunan daerah ke depan akan jauh lebih tepat sasaran dan terukur dampaknya.
“Integrasi data ini sangat penting agar kita memiliki satu rujukan yang pasti dalam mengambil kebijakan penanganan kemiskinan,” kata perwakilan pemerintah daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya,” ujar dia.
