Benuanta.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) tengah menggenjot transformasi digital dalam pengelolaan sistem perpajakan daerah sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa integrasi data secara digital menjadi kunci utama untuk menggali potensi pajak yang selama ini belum tergarap secara optimal.
“Kita masih menggunakan data yang cenderung outdated, sehingga potensi pendapatan dari pajak banyak yang terlewatkan. Dengan digitalisasi dan pembaruan data secara berkala, kita bisa lebih akurat dalam memetakan wajib pajak dan memaksimalkan penerimaan daerah,” ujar Sunggono dalam wawancara pada Jumat (15/3/2025).
Sunggono menjelaskan, fokus utama digitalisasi diarahkan pada dua sektor utama yang memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kedua sektor ini dianggap masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan jika dikelola dengan teknologi yang tepat.
“Seringkali kendaraan yang beroperasi di wilayah Kukar berasal dari luar daerah dan belum tercatat membayar pajak di sini. Demikian juga dengan transaksi properti yang belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik. Dengan sistem digital yang terintegrasi, pengawasan dan penagihan akan lebih efisien dan transparan,” jelasnya.
Selain itu, digitalisasi juga bertujuan menyederhanakan proses administrasi perpajakan. Sunggono mengakui, selama ini masyarakat kerap merasa kesulitan dan enggan membayar pajak karena prosedur yang rumit dan berbelit.
“Kami ingin membuat sistem perpajakan yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, sehingga mereka tidak merasa terbebani. Melalui digitalisasi, pembayaran pajak bisa dilakukan dengan cepat, praktis, dan transparan,” tambahnya.
Langkah awal yang sudah dijalankan Pemkab Kukar adalah penerapan sistem digital untuk proses sertifikasi tanah terkait BPHTB. Dengan kemudahan pendaftaran secara online dan pembebasan biaya pendaftaran pertama, antusiasme masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak meningkat secara signifikan.
“Jika kita ingin Kabupaten Kutai Kartanegara terus maju dan mandiri secara fiskal, digitalisasi adalah kunci yang harus kita jalankan secara konsisten. Ini bukan hanya soal kemudahan, tapi juga upaya kita untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” tutup Sunggono.
Dengan semangat transformasi digital ini, Pemkab Kukar optimis mampu memperkuat struktur keuangan daerah dan mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan di masa mendatang.
(Mam/Adv/DiskominfoKukar)
