BENUANTA – Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk tetap bertahan dalam organisasi internasional Board of Peace kini menuai polemik tajam di tengah masyarakat. Tekanan besar datang dari berbagai pihak yang meminta Presiden Prabowo Subianto segera menarik diri karena beban anggaran yang dinilai tidak masuk akal.
Majelis Ulama Indonesia menjadi salah satu lembaga yang paling vokal mendesak pemerintah untuk segera mengakhiri keanggotaan tersebut pada Minggu (1/3/26). Langkah ini dipicu oleh besarnya biaya keanggotaan yang harus dibayarkan negara tanpa adanya timbal balik yang jelas bagi kepentingan nasional.
Kegeraman publik semakin memuncak setelah terungkap bahwa dana iuran tersebut diambil dari pos anggaran yang sangat sensitif bagi pertahanan negara. Ketua Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa nilai iuran tersebut mencapai angka fantastis yakni sebesar Rp17 triliun.
Anggaran Pertahanan yang Tersedot
Purbaya menjelaskan bahwa alokasi dana jumbo tersebut bukan berasal dari dana cadangan melainkan memotong anggaran milik Kementerian Pertahanan. Fakta ini mengejutkan banyak pihak karena anggaran sebesar itu seharusnya dapat digunakan untuk memperkuat alat utama sistem persenjataan atau alutsista nasional.
Keputusan penggunaan dana dari kementerian yang pernah dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo ini pun memancing reaksi keras dari para pengguna media sosial. Netizen Indonesia beramai-ramai mengkritik pemerintah yang dianggap lebih mementingkan eksistensi di panggung global daripada urusan perut rakyat.
“Anggaran Board of Peace itu sebesar Rp17 triliun dan diambil langsung dari anggaran milik Kementerian Pertahanan,” kata dia.
Desakan Moral dan Logika Anggaran
MUI menilai keberadaan Indonesia di dalam organisasi tersebut sama sekali tidak memberikan dampak signifikan bagi perdamaian di wilayah konflik seperti Palestina. Lembaga ulama ini memandang iuran tersebut sebagai pemborosan uang rakyat yang seharusnya bisa dialokasikan untuk program kesejahteraan sosial di dalam negeri.
Hingga saat ini pihak Istana belum memberikan jawaban resmi terkait gelombang protes yang menuntut pembatalan komitmen keuangan internasional tersebut. Presiden Prabowo kini berada dalam posisi dilematis antara menjaga citra diplomasi luar negeri atau mendengarkan jeritan ekonomi dari konstituen di tanah air.
“Kami meminta Presiden Prabowo dengan tegas untuk segera mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan Board of Peace,” ujar perwakilan lembaga tersebut.
