BENUANTA – Dunia pendidikan di Kabupaten Berau kembali tercoreng. Kasus kekerasan yang diduga dilakukan oleh oknum guru di salah satu SD Negeri mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan di Bumi Batiwakkal. Kejadian ini tidak hanya mengundang amarah orang tua siswa, tetapi juga kritik keras dari legislatif daerah.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, angkat suara. Ia mendesak adanya reformasi serius dalam sistem pengawasan sekolah. Menurutnya, perlu ada pengawas khusus di tiap satuan pendidikan agar interaksi antara guru dan siswa tidak lepas dari pemantauan.
“Tentu kita tidak mau kejadian seperti ini terulang lagi. Sekolah harusnya bisa menjadi salah satu tempat teraman untuk peserta didiknya,” tegas Dedy.
Dorongan ini muncul menyusul laporan sejumlah wali murid kepada Dinas Pendidikan Berau pada pertengahan April 2025. Mereka mengadukan dugaan kekerasan fisik dan perlakuan tidak menyenangkan yang dialami anak-anak mereka dari seorang oknum guru. Kasus ini langsung menyita perhatian publik.
Dedy menegaskan, guru adalah pendidik, bukan penegak hukum. Ia meminta seluruh tenaga pengajar untuk kembali mengingat marwah profesi mereka. Masalah di lingkungan sekolah, kata dia, harus diselesaikan dengan pendekatan edukatif, bukan kekerasan.
“Tugasnya kan mendidik, mereka bukan penegak hukum. Jadi kalau ada masalah tidak boleh pakai kekerasan menanganinya,” ujarnya.
DPRD Berau juga mendorong agar setiap sekolah memiliki sistem pengawasan internal yang efektif. Ini penting untuk mendeteksi potensi kekerasan sejak dini dan memastikan lingkungan belajar tetap aman serta nyaman bagi siswa.
Menurut Dedy, pengawasan rutin dan menyeluruh di sekolah bukan lagi opsi, tapi kebutuhan mendesak. Ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menaungi pendidikan di Berau agar tidak tinggal diam dan segera merancang mekanisme pengawasan yang lebih ketat. (Adv/DPRD Berau)
