BENUANTA – Persoalan klasik mengenai rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal kembali memicu reaksi keras di Kabupaten Berau.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Grace Warastuty Langsa, menilai kontribusi perusahaan besar di sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit terhadap ketersediaan lapangan kerja bagi warga asli Bumi Batiwakkal masih jauh dari harapan.
Kondisi ini dianggap sebagai raport merah yang memerlukan langkah nyata dan keberanian dari Pemerintah Kabupaten Berau.
Grace mengungkapkan, meskipun Berau merupakan magnet investasi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, masyarakat lokal justru sering kali hanya menjadi penonton di tengah pesatnya aktivitas industri.
Keluhan sulitnya menembus barikade rekrutmen perusahaan masih terus menyuarakan kegelisahan para pencari kerja daerah.
“Hingga kini belum ada langkah konkret untuk menyelesaikan masalah tersebut,” ujarnya, Rabu (18/3/2026).
Akar persoalan ini ditengarai terletak pada lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan pemerintah daerah dalam menegakkan regulasi yang sudah ada.
Padahal, Kabupaten Berau telah memiliki payung hukum yang jelas, yakni Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.
Aturan tersebut secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk memprioritaskan warga setempat, namun implementasinya di lapangan dinilai tumpul.
Masih ditemukannya perusahaan yang mengabaikan kearifan lokal dalam proses rekrutmen menjadi bukti wibawa regulasi daerah sedang dipertaruhkan.
Grace menekankan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan ketimpangan ini berlarut-larut.
“Masyarakat Bumi Batiwakkal sering menyuarakan keluhan mengenai minimnya lapangan kerja. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan warga lokal yang membutuhkan pekerjaan,” tegasnya.
Menurutnya, tanpa ketegasan pemerintah, komitmen perusahaan akan terus menjadi sekadar janji manis di atas kertas.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal hajat hidup orang banyak, DPRD Berau kini mempertimbangkan untuk memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait beserta pimpinan perusahaan yang beroperasi di Berau.
Langkah ini diambil untuk mengidentifikasi sumbatan informasi serta merumuskan strategi peningkatan kualitas SDM lokal agar sesuai dengan standar industri.
“Jika memungkinkan, kami akan panggil pihak terkait. Ini menyangkut hajat hidup banyak orang dan harus segera ditindaklanjuti,” imbuh Grace.
Sinergi antara dunia pendidikan, lembaga pelatihan kerja, dan industri menjadi kunci agar tenaga kerja lokal memiliki daya saing tinggi.
Dengan adanya komitmen bersama dan penegakan aturan yang konsisten, angka pengangguran diharapkan dapat ditekan secara signifikan demi kesejahteraan menyeluruh.
“Regulasinya sudah ada, tinggal bagaimana pemerintah tegas dalam mengawal pelaksanaannya. Masyarakat lokal harus mendapatkan perhatian khusus,” tegasnya.
Grace berharap pemerintah daerah benar-benar hadir sebagai pelindung hak-hak pekerja lokal. Kehadiran industri skala besar harus sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Fokus utama legislatif adalah memastikan, setiap investasi yang masuk ke Berau membawa manfaat nyata bagi kantong-kantong ekonomi keluarga lokal.
“Saya berharap pemerintah daerah benar-benar hadir dan tegas. Perusahaan juga harus berkomitmen memberikan ruang bagi tenaga kerja lokal agar kesejahteraan masyarakat Berau bisa meningkat,” tandasnya. (Adv)
