BENUANTA – Upaya penguatan ekonomi di sektor pesisir kini menjadi perhatian serius jajaran legislatif.
Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, mendorong Pemerintah Kabupaten Berau untuk segera mempercepat langkah nyata dalam pembentukan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Program strategis ini dinilai memiliki potensi raksasa dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang menggantungkan hidupnya di wilayah pesisir Bumi Batiwakkal.
Elita menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh hanya bersikap pasif atau sekadar menunggu instruksi formal.
Momentum ini harus ditangkap dengan aksi yang lebih agresif agar peluang emas pengembangan sektor kelautan tidak terbuang percuma.
“Percepatan ini sangat krusial agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat setempat,” ungkap Elita, Minggu (8/3/2026).
Politisi Partai Golkar ini memberikan perspektif menarik mengenai relevansi program KNMP dengan kondisi fiskal daerah saat ini.
Di tengah kebijakan efisiensi dan pengurangan alokasi anggaran dari pusat yang melanda banyak daerah, kehadiran program nasional seperti KNMP dapat menjadi alternatif cerdas untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya alam lokal.
Sinergi dengan program pusat dianggap sebagai jalan keluar yang sangat rasional ketika kemampuan APBD sedang terbatas.
“Artinya ini peluang yang sangat baik, apalagi saat ini anggaran daerah juga mengalami pengurangan,”ujar Elita.
Guna mempercepat realisasi gagasan tersebut, Elita mendorong jajaran eksekutif di Pemkab Berau untuk aktif membangun komunikasi dua arah dan melakukan koordinasi langsung dengan kementerian terkait di Jakarta.
Langkah “jemput bola” ini dipandang penting agar segala persiapan teknis maupun strategi pelaksanaan dapat segera disinkronkan, sehingga implementasi di tingkat kampung tidak menemui hambatan birokrasi yang berbelit.
Kemandirian daerah dalam menginisiasi komunikasi dengan pemerintah pusat menjadi kunci utama keberhasilan program nasional di tingkat lokal.
Elita mengingatkan, potensi kelautan Berau yang begitu melimpah sudah seharusnya mendapat dukungan infrastruktur dan manajemen yang mumpuni melalui program KNMP ini.
“Kita tidak bisa hanya menunggu arahan dari pusat. Pemerintah daerah harus aktif berkoordinasi dan menyiapkan langkah konkret agar program nasional ini dapat berjalan efektif di daerah,” jelasnya.
Ia menekankan, sikap kooperatif dan proaktif pemerintah daerah adalah syarat mutlak.
“Pemerintah daerah harus kooperatif dengan program dari pusat, harus jemput bola. Ini peluang yang baik dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin,” pungkasnya. (Adv)
