BENUANTA – Mencuatnya sejumlah persoalan terkait penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) di beberapa wilayah kini menjadi atensi serius jajaran legislatif.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Arman Nofriansyah, melayangkan peringatan keras kepada seluruh kepala kampung di Bumi Batiwakkal agar menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran desa.
Ia menegaskan, setiap rupiah dalam ADK adalah amanah rakyat yang harus dikonversi menjadi pembangunan nyata, bukan justru disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
Arman menekankan, transparansi adalah harga mati dalam pengelolaan dana publik.
Menurutnya, ADK diciptakan sebagai instrumen untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat di tingkat tapak.
Sehingga, setiap alokasinya wajib tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Jangan sampai ada lagi kepala kampung yang menyalahgunakan ADK. Ini anggaran untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi,” ujarnya, Selasa (17/3/2026).
Lebih lanjut, ia mengingatkan para kepala kampung agar kembali menengok catatan janji politik yang pernah mereka sampaikan kepada warga saat masa kampanye.
Realisasi program-program tersebut bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral yang paling mendasar kepada konstituen.
Masyarakat kini semakin kritis dalam memantau kinerja pemimpinnya, sehingga ketidakmampuan dalam mewujudkan janji kampanye hanya akan mencederai kepercayaan publik.
Fokus pada program pembangunan yang menyentuh hajat hidup orang banyak harus menjadi prioritas utama di tengah dinamika anggaran saat ini.
“Program yang sudah dijanjikan harus direalisasikan. Jangan sampai masyarakat kecewa,” tegas Arman.
Selain menuntut komitmen dari para kepala kampung, Arman juga mendesak pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk mempertebal fungsi pengawasan terhadap penggunaan ADK.
Langkah preventif ini dinilai sangat krusial untuk menutup celah potensi penyimpangan sejak dini.
Pengawasan yang melekat diharapkan mampu menjamin bahwa setiap proyek fisik maupun pemberdayaan berjalan linier dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
DPRD Berau berharap, sinergi antara pengawasan yang ketat dari pemerintah dan komitmen moral dari kepala kampung akan melahirkan tata kelola keuangan desa yang sehat dan optimal.
Di tengah situasi yang menuntut efisiensi, pemanfaatan dana kampung harus dilakukan secara cerdas agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan warga.
“Kami ingin di tengah efisiensi ini dana itu dilaksanakan dengan baik dan maksimal,” pungkasnya. (Adv)
