BENUANTA — Ketergantungan Kabupaten Berau terhadap sektor pertambangan batu bara mulai menunjukkan dampak serius yang perlu segera diantisipasi.
Penurunan kontribusi sektor tersebut terhadap pendapatan daerah kini menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera melakukan transformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menegaskan, salah satu langkah strategis yang harus segera diambil adalah mendorong hilirisasi crude palm oil (CPO) melalui pembentukan kawasan industri khusus berbasis kelapa sawit.
Menurut Subroto, selama ini Berau masih terlalu bergantung pada penjualan bahan mentah, baik dari sektor tambang maupun perkebunan, padahal nilai ekonomi terbesar justru berada pada produk turunan yang telah diolah.
Ia menekankan, ke depan daerah tidak bisa lagi hanya mengandalkan sektor ekstraktif.
Sehingga, hilirisasi CPO harus menjadi prioritas utama agar produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah tinggi.
“Ke depan, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan sektor ekstraktif. Hilirisasi CPO harus menjadi prioritas agar produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah tinggi,” ujarnya.
Subroto menjelaskan, hilirisasi CPO dapat menghasilkan berbagai produk turunan seperti minyak goreng, oleokimia, hingga bahan baku industri kosmetik dan energi terbarukan.
Jika dikelola dengan serius, sektor ini dinilai mampu menjadi pengganti utama ketika kontribusi batu bara terus menurun di masa depan.
Ia juga menyoroti pentingnya penetapan zona atau kawasan industri khusus sebagai pusat pengolahan sawit agar proses produksi dapat terintegrasi dari hulu ke hilir.
Sehingga efisiensi meningkat dan investasi lebih mudah masuk ke daerah.
“Kita perlu menyiapkan kawasan industri yang jelas. Ini akan menarik investor sekaligus memastikan proses hilirisasi berjalan optimal,” tegas Subroto.
Tak hanya berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hilirisasi ini juga diyakini akan membuka peluang besar bagi penyerapan tenaga kerja lokal.
Efek berantainya dinilai sangat luas, mulai dari terciptanya lapangan kerja baru, tumbuhnya UMKM pendukung, hingga penguatan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.
Meski demikian, keberhasilan transformasi ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan kebijakan yang kuat dan sinergi lintas sektor.
Subroto meminta pemerintah daerah untuk segera menyusun regulasi yang tepat, memberikan kemudahan investasi, serta memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan pelabuhan.
Selain itu, ia mendorong agar pengelolaan sektor sawit tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
Baginya, transformasi ekonomi ini harus dirancang secara matang agar daerah tidak hanya berpindah dari satu ketergantungan ke ketergantungan lainnya.
“Transformasi ekonomi ini harus dirancang matang. Jangan sampai kita hanya berpindah dari satu ketergantungan ke ketergantungan lainnya,” pungkasnya. (Adv/DPRD Berau)
