Benuanta.id – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Damayanti, lantang mengkritik kebijakan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai memberatkan mahasiswa dan keluarga mereka.
“Pendidikan adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia. Kenaikan UKT yang signifikan ini bertentangan dengan hak tersebut dan hanya akan menyulitkan mahasiswa, serta keluarga mereka dalam membiayai pendidikan,” tegas Damayanti.
Lebih lanjut, politisi PKB ini menyayangkan fokus pemerintah yang lebih condong pada pembangunan infrastruktur dibandingkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Pemerintah saat ini lebih fokus pada infrastruktur, tapi tidak fokus pada SDM. Padahal, menurut saya, seperti apa wajah Indonesia ke depannya, itu dari SDM yang ada saat ini,” ujar Damayanti.
Damayanti mempertanyakan manfaat infrastruktur megah tanpa SDM yang mumpuni untuk mengelolanya.
“Bangunannya bagus, tapi SDM-nya tidak ada, mau diapakan? Kita hanya menjadi penonton di negeri sendiri,” ungkapnya.
Ia pun menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah mempersiapkan SDM unggul untuk menjawab tantangan pembangunan di masa depan. Kenaikan UKT, menurutnya, justru menjadi hambatan bagi masyarakat dalam mengakses pendidikan.
“Kita disuruh bersaing, tapi di mana peran pemerintah? Seharusnya pemerintah berperan aktif dalam mempersiapkan SDM kita untuk pembangunan yang akan datang,” tandasnya.
Damayanti pun mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan UKT dan mencari solusi yang lebih berpihak pada rakyat.
“Pendidikan jangan dijadikan barang mewah. Ini adalah hak rakyat dan tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkannya,” pungkasnya. (Tik/Ftr/Adv/DPRD Samarinda)
