BENUANTA – Kondisi keamanan di wilayah perbatasan antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur kini menjadi atensi khusus jajaran legislatif.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, menegaskan, keberadaan posko keamanan di garda terdepan wilayah tersebut memegang peranan krusial dalam menjaga kekondusifan masyarakat.
Terutama di tengah ketidakpastian administratif yang menyelimuti kawasan Kampung Biatan Ilir dan Biatan Ulu.
Berdirinya posko keamanan di titik perbatasan saat ini dipandang sebagai langkah preventif yang sangat positif untuk meredam potensi gesekan horizontal di tingkat akar rumput.
Mengingat dinamika batas wilayah yang melibatkan dua kabupaten ini masih dalam tahap pembahasan alot, kehadiran fisik petugas di lapangan menjadi jaminan rasa aman bagi warga setempat.
Waris menekankan, selama persoalan batas wilayah belum menemukan titik terang atau keputusan hukum yang tetap, fungsi pengawasan melalui posko tersebut tidak boleh dihentikan sedikit pun.
“Posko ini sangat penting untuk menjaga situasi tetap kondusif. Selama belum ada keputusan resmi terkait batas wilayah, posko keamanan harus tetap berjalan,” tegas Waris.
Langkah ini diperlukan agar masyarakat di wilayah perbatasan dapat tetap tenang menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial sehari-hari tanpa dibayangi kekhawatiran akan konflik wilayah.
Waris memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif masyarakat serta pemerintah kampung yang telah bergerak progresif mendirikan posko tersebut secara mandiri.
Tindakan ini dinilai sebagai bukti nyata kepedulian warga dalam menjaga kedaulatan dan kedamaian wilayah mereka sendiri agar tidak terseret ke dalam pusaran konflik yang merugikan semua pihak.
Semangat swadaya ini menunjukkan betapa besarnya harapan masyarakat akan kepastian wilayah hunian mereka.
Dukungan penuh diberikan legislatif terhadap langkah-langkah organik yang muncul dari bawah sebagai bentuk pertahanan sosial.
“Ini bentuk kepedulian masyarakat. Kita tentu mendukung langkah tersebut agar situasi di lapangan tetap aman,” katanya.
Guna mengoptimalkan peran posko tersebut, Waris mendorong Pemerintah Kabupaten Berau untuk memperkuat fungsinya dengan melibatkan unsur aparat keamanan resmi serta pemerintah kecamatan secara lebih intensif.
Sinergi ini diharapkan mampu memberikan legitimasi yang lebih kuat serta mempertegas keberadaan posko di mata masyarakat luas maupun pihak kabupaten tetangga.
Kehadiran unsur negara secara resmi di posko tersebut akan memberikan rasa perlindungan yang lebih maksimal bagi warga.
Di sisi lain, Waris mendesak agar pemerintah daerah segera melakukan akselerasi koordinasi, baik dengan pemerintah daerah tetangga maupun pemerintah pusat di tingkat kementerian terkait.
Hal ini bertujuan agar persoalan tapal batas dapat segera diselesaikan secara administratif melalui jalur hukum yang berlaku.
Sehingga tidak menimbulkan dampak sosial yang berkepanjangan bagi masyarakat di perbatasan.
“Posko pengamanan ini penting selama persoalan tapal batas ini belum menemukan titik terang,” tandasnya. (Adv)
