BENUANTA — Upaya penanganan kasus stunting di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan tajam DPRD Berau.
Meskipun berbagai program intervensi telah digulirkan pemerintah daerah, hasil nyata yang dicapai di lapangan dinilai belum mampu menekan angka kasus stunting secara signifikan.
Kondisi ini membuat DPRD Berau mendorong adanya perombakan strategi secara besar-besaran agar program penanganan tidak sekadar berjalan di tempat.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menilai pendekatan yang selama ini diterapkan instansi terkait masih belum menyentuh akar persoalan yang mendasar.
Padahal, stunting merupakan isu kesehatan kompleks yang membutuhkan penanganan berkesinambungan dan tidak bisa diselesaikan secara instan.
“Pendekatan yang dilakukan masih belum menyasar akar masalah,” ungkap Subroto.
Ia menjelaskan, fenomena stunting tidak hanya berkaitan erat dengan masalah kekurangan gizi kronis pada anak.
Isu krusial ini juga sangat dipengaruhi pola asuh dalam keluarga, buruknya kondisi sanitasi lingkungan tempat tinggal, hingga rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai kesehatan reproduksi dan gizi seimbang.
Oleh karena itu, skema penanganannya tidak boleh dilakukan secara parsial atau terpisah-pisah antar-instansi.
“Stunting bukan hanya persoalan gizi, tetapi juga berkaitan dengan pola asuh, sanitasi, dan edukasi,” tegasnya.
Menurut Subroto, evaluasi menyeluruh terhadap program yang telah berjalan menjadi agenda yang sangat mendesak.
Tanpa adanya pembaruan strategi yang lebih terintegrasi dari hulu ke hilir, upaya yang dilakukan dikhawatirkan hanya akan berubah menjadi rutinitas tahunan tanpa memberikan dampak perubahan yang nyata bagi penurunan angka stunting di masyarakat.
“Harus ada inovasi dan integrasi program. Jangan sampai penanganan stunting hanya seremonial,” katanya.
Subroto menekankan pentingnya pemetaan wilayah rawan stunting yang berbasis data akurat di tingkat akar rumput.
Dengan adanya basis data yang valid, intervensi program yang dilakukan pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masing-masing kampung, sehingga anggaran yang digelontorkan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
Selain pemetaan data, pendekatan berbasis komunitas dinilai menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat.
Dalam hal ini, peran aktif para kader posyandu, tokoh agama, hingga tokoh adat dianggap sangat strategis.
Sebab, mereka memiliki kedekatan emosional dan interaksi langsung dengan warga setempat.
“Keterlibatan mereka penting agar edukasi bisa lebih mudah diterima,” ucap Subroto.
Aspek lain yang tidak kalah penting untuk diperkuat adalah pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dalam memantau tumbuh kembang anak secara berkala hingga ke tingkat kelurahan terjauh.
Melalui sistem pemantauan digital yang terintegrasi, potensi terjadinya stunting pada anak dapat dideteksi dan dicegah sejak dini.
Di sisi lain, DPRD Berau juga mendorong peningkatan dukungan anggaran, baik untuk operasional program penanganan maupun pemenuhan insentif bagi tenaga lapangan, seperti kader posyandu dan penyuluh kesehatan, yang menjadi ujung tombak pelayanan.
Subroto menegaskan, tanggung jawab besar ini tidak bisa dibebankan kepada sektor kesehatan.
Dibutuhkan kolaborasi, mulai sektor pendidikan, pembangunan infrastruktur air bersih, hingga keterlibatan aktif dari dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
“Ini menyangkut masa depan generasi Berau. Semua pihak harus bergerak bersama,” pungkas Subroto. (Adv/DPRD Berau)
