BENUANTA – Program Gerakan Pangan Murah yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Berau menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah menuai apresiasi sekaligus catatan kritis dari jajaran legislatif.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menilai langkah intervensi ini sudah sangat tepat sasaran dalam merespons lonjakan kebutuhan pokok masyarakat.
Namun, ia menegaskan, tantangan sesungguhnya bukanlah menghadirkan pasar murah sesaat.
Namun, bagaimana memastikan stabilitas harga pangan dapat terjaga dalam jangka panjang tanpa terjebak dalam agenda seremonial tahunan.
Dedy menekankan, program ini harus bertransformasi menjadi kebijakan yang berkelanjutan demi menjaga daya beli masyarakat Bumi Batiwakkal secara konsisten.
“Ini bukan sekadar kegiatan sesaat. Harapannya bisa menjadi program rutin yang benar-benar menjaga daya beli masyarakat,” tegasnya.
Kehadiran gas melon dalam operasi pasar tersebut menjadi sorotan khusus bagi Dedy, mengingat keresahan warga terkait kelangkaan elpiji bersubsidi yang mencuat dalam beberapa waktu terakhir.
Bagi Dedy, tersedianya gas subsidi dalam operasi pasar ini menjadi bukti bahwa stok di daerah sebenarnya mencukupi.
Namun terdapat sumbatan pada lini distribusi yang perlu segera diurai.
Masalah ini harus menjadi perhatian bersama agar tidak ada lagi oknum yang bermain di tengah kebutuhan masyarakat yang mendesak.
“Artinya stok ada, hanya distribusinya yang perlu dibenahi. Ini yang harus jadi perhatian bersama,” ujarnya.
Dedy menyoroti adanya ketimpangan akses informasi dan kebutuhan antara wilayah perkotaan dan kampung.
Ia berpendapat, masyarakat di wilayah pedesaan justru jauh lebih membutuhkan intervensi nyata dari pemerintah, baik untuk akses pangan murah maupun ketersediaan LPG bersubsidi dengan harga yang wajar.
Ketimpangan ini harus segera dijembatani agar keadilan sosial dalam pemenuhan kebutuhan pokok dapat dirasakan merata oleh seluruh warga Berau.
Ia mendorong agar Gerakan Pangan Murah diperluas jangkauannya hingga ke seluruh kecamatan, bahkan jika memungkinkan, diagendakan secara berkala setiap bulan tanpa harus menunggu momen hari raya.
Fokus pembangunan dan bantuan tidak boleh hanya menumpuk di pusat kota.
“Yang paling membutuhkan itu justru di kampung. Jadi program seperti ini jangan hanya terpusat di kota,” tambah Dedy.
Dengan mulai membaiknya ketersediaan stok LPG di pasar, DPRD Berau kini mendesak pemerintah daerah untuk mengalihkan fokus pada pembenahan sistem distribusi agar lebih merata.
Pengendalian inflasi dan stabilitas harga bahan pokok bukan hanya soal menggelar operasi pasar dalam satu hari.
Melainkan membutuhkan strategi logistik yang matang dan menyentuh hingga pelosok kampung.
Komitmen ini menjadi harga mati bagi legislatif untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, dapat merayakan hari kemenangan dengan tenang tanpa dihantui kenaikan harga pangan yang tak terkendali.
“Dorongan ini menegaskan bahwa stabilitas harga butuh strategi berkelanjutan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
