BENUANTA — Upaya Pemerintah Kabupaten Berau untuk mulai mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan batu bara kini dipandang sebagai titik balik kebangkitan industri maritim lokal.
Pergeseran arah pembangunan ini dinilai bukan sekadar agenda transisi ekonomi biasa, melainkan pembukaan peluang besar bagi pelaku usaha berbasis hasil laut yang selama ini belum mendapatkan perhatian maksimal secara terintegrasi.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sakirman, menilai, sektor kelautan memiliki potensi luar biasa untuk menjadi kekuatan ekonomi baru.
Menurutnya, industri ini mampu menggerakkan perekonomian daerah secara lebih merata, terutama bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir.
Selama ini, kekayaan sumber daya laut Berau dianggap belum dikelola secara optimal, padahal peluang ekspor ke pasar global terus terbuka lebar.
“Bukan hanya soal meninggalkan batu bara, tetapi memberi ruang bagi sektor yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Sakirman.
Ia menegaskan, perubahan orientasi ekonomi ini wajib dibarengi dengan keberpihakan nyata terhadap masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan.
Dengan dukungan regulasi dan anggaran yang tepat, sektor maritim diyakini mampu menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil karena melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dibandingkan sektor ekstraktif.
Selain fokus pada produksi, Sakirman juga menyoroti aspek krusial lainnya, yakni kesiapan infrastruktur penunjang, terutama di sektor logistik dan distribusi.
Peningkatan layanan kargo dinilai sangat strategis untuk memperlancar jalur utama ekspor hasil laut dari Berau menuju pasar internasional maupun daerah lain di Indonesia.
Infrastruktur yang mumpuni akan memastikan kualitas produk tetap terjaga hingga ke tangan konsumen.
Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor perikanan tidak kalah penting.
Dukungan berupa pelatihan teknis, kemudahan akses permodalan, hingga pengawasan mutu produk laut menjadi faktor penentu dalam memperkuat rantai pasok industri maritim daerah.
Sakirman mengingatkan agar perubahan ini benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat di tingkat bawah.
“Transformasi ekonomi tidak boleh berhenti pada tataran konsep atau slogan pembangunan semata. Harus ada aksi yang dapat dirasakan langsung oleh nelayan dan pelaku usaha kecil,” tuturnya.
Sakirman juga menegaskan, DPRD Berau berkomitmen penuh mendukung kebijakan transisi ini.
Penguatan regulasi dan pengawasan penggunaan anggaran akan diperketat agar arah pembangunan ekonomi baru ini berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kalau nelayan kita didampingi dan diberi akses modal, sektor laut bukan sekadar alternatif, tetapi masa depan ekonomi Berau,” pungkasnya. (Adv/DPRD Berau)
