BENUANTA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, bergerak cepat mengantisipasi dampak pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Ia memilih untuk ‘menjemput bola’ dengan melobi langsung Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta.
Langkah strategis ini bertujuan untuk memastikan proyek-proyek vital pengendalian banjir di Kota Tepian tetap berjalan. Pertemuan dengan Menteri PU, Dodi Hanggodo, berlangsung pada Selasa (7/10/2025) lalu.
Dalam pertemuan itu, Andi Harun menjelaskan bahwa ruang fiskal daerah semakin sempit akibat kebijakan TKD. Oleh karena itu, bantuan dari pemerintah pusat menjadi sangat krusial.
“Kami sangat berharap ada bantuan dari Kementerian PU, apalagi dengan adanya kebijakan TKD yang membuat ruang fiskal kami semakin sempit,” kata Andi Harun.
Daftar Proyek Prioritas
Andi Harun tidak datang dengan tangan kosong. Ia memaparkan sejumlah program prioritas pengendalian banjir yang sangat membutuhkan dukungan pendanaan dari pusat.
Proyek-proyek tersebut antara lain pengoptimalan Waduk Lempake dan pembangunan sheetpile di Sungai Karang Mumus. Selain itu, ada juga program revitalisasi drainase perkotaan, kolam retensi, hingga pembuatan pintu air.
Kantongi Sinyal Positif
Upaya lobi yang dilakukan bersama Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Budisatrio Djiwandono, ini membuahkan hasil positif. Menteri PU Dodi Hanggodo menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan infrastruktur di daerah.
Bagi Andi Harun, dukungan ini sangat berarti, terutama karena posisi Samarinda sebagai salah satu penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Pengendalian banjir adalah prioritas utama kami karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Samarinda,” tutupnya.
