BENUANTA – Kabupaten Berau mulai dibayangi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal seiring dengan tren negatif harga batu bara di pasar global.
Sinyal bahaya ini muncul setelah sejumlah perusahaan tambang secara terbuka mengakui kemungkinan adanya pengurangan tenaga kerja jika kondisi pasar terus merosot.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama jajaran legislatif baru-baru ini.
Menanggapi situasi yang mengkhawatirkan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, meminta Pemerintah Kabupaten Berau segera menyiapkan strategi jangka panjang.
Ia menegaskan, potensi pengangguran besar-besaran harus diantisipasi sejak dini agar stabilitas ekonomi daerah tidak runtuh saat sektor tambang terguncang.
Subroto memberikan pesan khusus kepada pihak manajemen perusahaan agar tetap menempatkan tenaga kerja lokal sebagai prioritas utama yang harus dilindungi.
“Kalau memang terjadi PHK massal, pesan saya kepada perusahaan tetap memprioritaskan tenaga kerja lokal,” tegas Subroto, Rabu (11/3/2026).
Ia menekankan, jangan sampai badai efisiensi ini justru lebih banyak menyasar warga asli Berau, sementara tenaga kerja dari luar daerah tetap bertahan tanpa tersentuh.
Subroto berpendapat, perusahaan memiliki kewajiban moral untuk memberikan kesempatan bagi pekerja lokal naik jenjang karir.
Pekerja yang telah mengabdi sebagai helper atau kenek, misalnya, harus didorong menjadi operator jika sudah memiliki kemampuan mumpuni.
Hal ini bertujuan untuk memperkuat posisi tawar warga lokal dalam struktur perusahaan.
Ia bahkan berharap komposisi tenaga kerja lokal yang saat ini rata-rata berada di angka 60 persen dapat ditingkatkan hingga mencapai 80 persen.
Di sisi lain, Subroto juga mengajak masyarakat untuk mulai mengubah pola pikir dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada sektor pertambangan.
Ia menyayangkan kondisi di mana sektor perkebunan justru kesulitan mendapatkan tenaga kerja lokal karena dianggap kurang menarik dibandingkan bekerja di lubang tambang.
“Sekarang kebun itu cari karyawan juga susah. Karena dianggap kurang menarik dibanding kerja di tambang. Padahal orang luar saja bisa kerja di kebun, masa orang lokal tidak mau,” terangnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Subroto menekankan pentingnya pengembangan sektor hilirisasi industri di Bumi Batiwakkal.
Ia mencontohkan potensi raksasa dari komoditas kelapa sawit yang setiap harinya mengirimkan ribuan ton minyak mentah (CPO) ke luar daerah tanpa adanya nilai tambah.
Jika Berau mampu membangun pabrik pengolahan minyak goreng atau produk turunan lainnya sendiri, ribuan lapangan kerja baru dipastikan akan tercipta.
Menurutnya, daya serap tenaga kerja dari industri hilirisasi bisa jauh melampaui sektor pertambangan yang bersifat ekstraktif dan bergantung pada harga komoditas global.
Pemerintah daerah pun didorong untuk serius menjemput investasi di bidang manufaktur agar ekonomi Berau memiliki bantalan yang kuat saat masa kejayaan tambang mulai memudar.
“Bayangkan saja, kalau CPO itu diolah di Berau menjadi minyak makan atau bahan baku lain, berapa ribu tenaga kerja yang bisa diserap. Bahkan bisa lebih besar dari sektor tambang,” jelasnya.
Ia mengingatkan kembali pentingnya visi masa depan daerah.
“Kami di DPRD sudah sering menyampaikan dalam berbagai kesempatan, hilirisasi sangat penting untuk masa depan Berau,” pungkasnya. (Adv)
