BENUANTA – Gedung Utama (B) DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Karang Paci, Samarinda, menjadi saksi pengawalan ketat legislatif terhadap tata kelola keuangan daerah. Pada Senin (15/6/2026), DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna ke-14 yang secara khusus mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel bersama Wakil Ketua DPRD Ananda Emira Moeis ini menjadi panggung bagi para wakil rakyat untuk mengevaluasi kinerja eksekutif. Sidang ini turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah, akademisi, hingga perwakilan BUMN dan BUMD.
Deretan Pandangan Tajam Wakil Rakyat
Sebagai instrumen pengawasan, ketujuh fraksi yang mendiami Karang Paci secara bergantian menyampaikan evaluasi komprehensif mereka. Rincian penyampaian pandangan umum tersebut disuarakan langsung oleh masing-masing juru bicara fraksi:
- Fraksi Partai Golkar disampaikan oleh Fadly Imawan.
- Fraksi Partai Gerindra disuarakan oleh Andi Muhammad Afif Rayhan Harun.
- Fraksi PDI Perjuangan diwakili oleh Didik Agung Eko Wahono.
- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dipaparkan oleh Sulasih.
- Fraksi PAN-NasDem disampaikan oleh Abdul Giaz.
- Fraksi PKS disuarakan oleh Subandi.
- Fraksi Demokrat-PPP dibawakan oleh Agus Aras.
Melalui mimbar paripurna, setiap fraksi secara bergantian melontarkan berbagai catatan strategis, kritik konstruktif, serta masukan tajam terkait serapan dan pelaksanaan APBD 2025. Seluruh pandangan ini difokuskan untuk mengawal transparansi, akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar dialokasikan untuk program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.
Pemprov Kaltim Janjikan Evaluasi Kebijakan
Hadir mewakili pihak eksekutif, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Dr. H. Seno Aji mendengarkan secara saksama seluruh pandangan yang dilontarkan legislatif. Wagub Seno Aji menyambut positif setiap kritik dan catatan tersebut sebagai bentuk sinergi kuat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan transparan.
Seno Aji menegaskan bahwa seluruh masukan dari ketujuh fraksi tidak akan menguap begitu saja, melainkan akan dijadikan landasan evaluasi untuk menyempurnakan Raperda maupun arah kebijakan anggaran ke depan agar dampaknya semakin nyata bagi masyarakat Benua Etam.
Seluruh pandangan tajam dari fraksi-fraksi ini selanjutnya akan bermuara pada agenda Rapat Paripurna berikutnya, di mana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dijadwalkan akan memberikan jawaban resmi Gubernur sebagai bagian dari tahapan konstitusional pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025.
