BENUANTA – Polemik perizinan Galian C di Kabupaten Berau kembali memantik perhatian serius dari Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto.
Ia menilai persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi di atas meja, melainkan masalah krusial yang menyangkut denyut ekonomi ratusan keluarga yang menggantungkan hidup langsung dari sektor tersebut.
Menurut Subroto, aktivitas galian C selama ini telah menjadi penopang utama penghasilan masyarakat, khususnya bagi para sopir dump truk dan pekerja tambang material lokal.
Oleh karena itu, hambatan pada proses perizinan dinilai berdampak domino pada kesejahteraan rakyat kecil di Bumi Batiwakkal.
“Kalau kita berbicara soal ekonomi rakyat dan kesempatan kerja, maka persoalan izin Galian C ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama tanpa kepastian. Harus ada langkah konkret dari pemerintah daerah,” tegas Subroto.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat sekitar 200 sopir dump truk yang saat ini terdampak langsung akibat belum terbitnya izin operasional.
Angka tersebut dianggap sangat signifikan karena di balik setiap kemudi sopir, ada anggota keluarga yang menggantungkan kebutuhan hidup sehari-hari dari penghasilan menarik material.
“Kurang lebih ada sekitar 200 sopir dump truk yang terdampak. Ini tentu bukan angka kecil, karena di balik itu ada keluarga yang juga bergantung pada pekerjaan mereka,” jelas Subroto.
Subroto mengungkapkan, sejumlah perwakilan masyarakat yang terdampak telah menyampaikan aspirasi mereka secara resmi ke DPRD Berau.
Merespons hal tersebut, ia menyatakan tidak menutup kemungkinan akan segera menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan mengundang seluruh pihak terkait agar persoalan ini dapat dibedah secara transparan.
“Agar persoalan ini dibahas secara terbuka dan transparan,” imbuhnya.
Ia juga mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi perizinan serta sektor pertambangan untuk segera melakukan koordinasi lintas instansi.
Percepatan proses dan kehadiran kepastian hukum menjadi tuntutan utama agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal tanpa bayang-bayang pelanggaran aturan.
“Jangan sampai masyarakat kecil yang justru paling terdampak. Pemerintah harus hadir dan memastikan ada solusi yang jelas agar mereka bisa kembali bekerja,” pungkasnya. (Adv)
