BENUANTA — Kondisi infrastruktur perumahan bagi masyarakat kelas bawah di Berau menjadi perhatian serius dari kalangan legislatif.
Anggota DPRD Berau, Sutami, menilai, persoalan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tertangani secara maksimal oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, situasi sosial yang terjadi saat ini menjadi sebuah ironi yang mendalam.
Di tengah melimpahnya kekayaan sumber daya alam Berau, realitas di lapangan justru memperlihatkan hal bertolak belakang.
Sebab, masih banyak warga lokal yang terpaksa bertahan hidup di dalam hunian dengan kondisi yang sangat memprihatinkan.
Ia menilai persoalan ini bukan sekadar isu pembangunan fisik, melainkan esensi mendasar yang menyangkut kesejahteraan hidup dan keadilan sosial masyarakat.
Sutami menegaskan, pemerintah daerah sudah sepatutnya lebih fokus mengarahkan kebijakan anggaran untuk mempertebal stimulus program perbaikan rumah warga prasejahtera.
Ia mendorong agar alokasi belanja daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) benar-benar diprioritaskan untuk mengintervensi kebutuhan primer, seperti hunian yang layak dan sehat.
“Daerah ini dikenal kaya akan sumber daya alam, tapi kenyataannya masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah,” tegas Sutami.
Sutami juga menilai jumlah serapan penerima manfaat dari program bedah rumah yang berjalan saat ini masih sangat minim dan belum mencukupi kebutuhan riil di lapangan.
Berkaca dari kondisi tersebut, ia mendesak agar kuota bantuan jaminan perumahan dapat ditingkatkan secara drastis.
Sehingga efek domino dari perbaikan ekonomi dan kesehatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
“Jangan sampai masih banyak masyarakat yang terabaikan, padahal kemampuan anggaran kita sebenarnya ada,” ujarnya.
Sutami juga mengingatkan pemda bahwa eksistensi kepungan wilayah RTLH yang tidak kunjung tuntas dievaluasi bukan hanya menurunkan kualitas hidup masyarakat.
Lebih dari itu, potret kemiskinan struktural tersebut dipastikan lambat laun akan merusak citra publik.
Selain itu juga berpotensi besar menurunkan marwah Berau yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah terkaya di sektor alam.
“Pemerintah harus hadir dan menuntaskan persoalan ini,” kata Sutami.
Ia berharap agar tata kelola anggaran daerah ke depan bisa bertransformasi menjadi lebih efektif, taktis, dan tepat sasaran.
Dengan demikian, program pengentasan kemiskinan di sektor perumahan tidak lagi berjalan lambat, melainkan mampu memberikan manfaat konkret dan masif bagi seluruh warga di Bumi Batiwakkal. (Adv/DPRD Berau)
